(Vibizmedi – Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan rasa syukur atas terkendalinya inflasi tahunan (year on year/YoY) pada November 2024 sebesar 1,55 persen, yang merupakan angka terendah sejak Indonesia merdeka. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan resmi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama terkait penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).
Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target inflasi dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Angka tersebut dipandang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen. Menurutnya, inflasi di bawah 1,5 persen dapat menyulitkan produsen seperti petani dan nelayan dalam menutupi biaya produksi. Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan lebih menguntungkan produsen, tetapi memberatkan konsumen, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin.
Meski angka inflasi nasional relatif rendah, Tito mengingatkan bahwa kondisi di berbagai daerah masih bervariasi. Terdapat sepuluh provinsi dengan inflasi di atas rata-rata nasional, termasuk Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, di tingkat kabupaten dan kota, sejumlah wilayah seperti Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Denpasar, Ternate, dan Banda Aceh juga mencatatkan inflasi yang cukup tinggi. Khusus Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Tito menyoroti inflasi di kedua provinsi tersebut yang berada di atas 3,5 persen sebagai kondisi yang perlu perhatian serius.
Mendagri menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk memantau komoditas yang mengalami kenaikan harga berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024. Beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng mengalami kenaikan signifikan di ratusan kabupaten/kota. Selain itu, daging ayam ras dan telur ayam ras juga perlu diantisipasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya meningkatkan permintaan pangan.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti.
