(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menertibkan 4.282 unit barang elektronik impor ilegal yang tidak sesuai aturan di wilayah Banten.
Barang-barang tersebut diduga tidak sesuai ketentuan Registrasi Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup (K3L), tidak memiliki Buku Manual dan Kartu Garansi (MKG), Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
“Hari ini kita temui 4.282 unit terdiri dari 9 jenis barang elektronik dengan jumlah Rp6,7 miliar. Itu nominal beli, jika nominal jual bisa lebih besar lagi,” kata Zulkifli saat memimpin Ekspos Barang Hasil Pengawasan di Gudang PT Global Intitama, Serang, Banten, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Zulhas menjelaskan bahwa barang-barang elektronik yang diamankan seperti pengeras suara (speaker), pengering rambut (hair dryer), alat pijat elektrik dan lainnya. Barang-barang tersebut diimpor dari Tiongkok dan dijual bebas di masyarakat dengan harga yang lebih murah namun kualitasnya rendah.
Barang-barang yang disita, lanjutnya, akan dimusnahkan karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
Untuk itu, dirinya berpesan kepada para pedagang untuk tidak main-main dengan perizinan, dan diminta untuk memenuhi semua aturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan yang baik.
“Jangan main-main. Berdagang silahkan, namun memenuhi aturan. Semua aturan seperti pajak dan lain-lain silahkan dipenuhi,” kata Zulkifli.
Penertiban sendiri dilakukan atas kerja sama antara Kemendag, Badan Resort dan Kriminal (Bareskrim) Polisi Republik Indonesia (Polri), Polisi Daerah (Polda) Banten, Pemerintah Provinsi Banten dan juga pihak-pihak lainnya.
Zulhas menegaskan bahwa peredaran barang-barang ilegal berpotensi mengakibatkan produksi dalam negeri menurun karena tidak dapat bersaing dari segi harga.
“Jangan sampai produk-produk luar yang tidak masuk ke negara lain karena izin, malah bisa masuk ke negara kita. Apalagi dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak tepat, tidak ada izinnya apalagi melanggar hukum. Hal itu bisa mengakibatkan pabrik-pabrik kita tutup,” tegasnya.
