(Vibizmedia- Jakarta) Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diberikan untuk segera mengimplementasikan government technology (GovTech). Pelaksanaan hal ini adalah untuk melakukan transformasi layanan digital pemerintah dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan publik.
Dikutip dari siaran pers BPMI Setpres, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan prestasi digital Indonesia dalam indeks digitalisasi Indonesia telah naik sebanyak 30 peringkat, dari peringkat 107 menjadi peringkat 77.
Dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024), Azwar Anas menyampaikan, percepatan transformasi digital dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah melalui pembentukan GovTech Indonesia.
Saat ini Indonesia sudah memiliki contoh yang baik, seperti Satu Sehat, platform Merdeka Belajar, platform (Kartu) Prakerja dan lain-lain, tetapi belum merata, karena masing-masing kementerian punya kemampuan yang berbeda-beda.
Untuk mencapai hal tersebut, imbuhnya, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2023 dalam rangka mempercepat kemajuan digital dan interoperabilitas sistem yang ada di pemerintahan dengan tiga cara. Tiga pilar utama Perpres tersebut adalah memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator dan kementerian lembaga, membangun kemampuan implementasi pemerintah melalui GovTech, serta fokus pada layanan digital prioritas melalui integrasi dan interoperabilitas.
Ia menambahkan, selama ini portal layanan yang ada, baik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, maka kadang kalau isinya adalah foto dirjen, deputi, kepala dinas dan lainnya, Untuk ke depannya, hal ini akan diubah, sehingga ketika masuk orang langsung bisa mendapat informasi bagaimana jika hendak mengurus BPJS, bagaimana jika melahirkan, bagaimana jika ingin mendapatkan beasiswa. Portal seperti ini yang ada di berbagai negara dan akan dibuat di Indonesia. Sehingga untuk ke depannya, yang tadinya rumit sekarang menjadi lebih mudah.
Anas juga mengungkapkan kebijakan tidak adanya aplikasi baru, melainkan menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah ada. Hal itu diarahkan untuk menghindari rumitnya penggunaan 27 ribu aplikasi yang beredar saat ini. Presiden memerintahkan agar semua kabupaten/kota dapat mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum dalam waktu 3-4 bulan.
Sebagai langkah konkrit, Kementerian Kesehatan telah berhasil mengintegrasikan 400 aplikasi Puskesmas ke dalam satu portal layanan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembuatan aplikasi umum yang akan diintegrasikan oleh tim SPBE, melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BRIN, dan BSSN.
“Tadi sudah dibagi habis pekerjaannya, termasuk salah satunya adalah memberi tugas kepada para menko untuk mengkoordinasi dan mengaudit aplikasi yang ada di bawah kemenko masing-masing. Salah satu yang sudah selesai adalah di Kemenko Marinves, telah mengaudit aplikasi kementerian di bawahnya dan ditemukan bukan hanya antardirjen atau antarkementerian yang tidak connect, tapi antardeputi dan antardirektur ada yang tidak sambung. Dan atas ini, ini akan dipangkas semua untuk diintegrasikan,” katanya lagi.
Menteri Anas menegaskan bahwa keberhasilan implementasi GovTech Indonesia akan membawa dampak positif pada pelayanan publik.
Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut, Presiden juga memberikan arahan mengenai delapan langkah percepatan transformasi digital, termasuk pemangkasan proses bisnis, keamanan data, dan transformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terkait digital. Presiden juga menetapkan nama resmi untuk GovTech Indonesia, yaitu “INA Digital” atau “Indonesia Digital.”
“Kesimpulannya, kalau sebelumnya presiden atau pemerintah telah meresmikan banyak jalan tol, termasuk kereta tercepat di ASEAN dan kali ini pemerintah secara resmi meresmikan jalan tol pelayanan publik, yaitu melalui GovTech Indonesia di sembilan layanan prioritas,” pungkasnya.
