(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) hulu-hilir. Sistem ini menginspirasi pemerintah Kamboja, sehingga mengirimkan delegasinya untuk melakukan benchmark sejak 5-14 Juni 2023.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023) mengatakan: “Sebelumnya kami sempat ketemu saat Seafood Forum di Wina, Austria 2022 dan sebagai tindak lanjut, Kamboja tertarik untuk melihat langsung di Indonesia”.
Dalam kunjungan kenegaraan ini, delegasi Kamboja hadir sebanyak 19 orang yang berasal dari Fisheries Administration (FiA), Department of Agro-Industry, Department of Certification – Institute of Standards of Cambodia, Laboratory Department and CapFish Capture: Post Harvest Fisheries Development Project, UNIDO, Cambodia.
“Tentu itu suatu kebanggaan bagi kami, karena kunjungan delegasi Kamboja dalam rangka melakukan studi banding (benchmark) ke Indonesia,” ungkap Tari.
Delegasi Kamboja menilai Indonesia sebagai salah satu leading countries pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Ini terlihat dari volume dan nilai keberterimaan yang tinggi di pasar Uni Eropa. Adapun delegasi Kamboja dan UNIDO memiliki proyek kerja sama CAPFish-Capture: Post-harvest Fisheries Development Project yang bertujuan agar produk perikanan dari Kamboja dapat diterima dan memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa.
Sebagai informasi, pertemuan dibuka oleh Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan pemaparan tujuan kunjungan dari perwakilan Delegasi Kamboja, Unido Kamboja dan Unido Indonesia.
Selain pemaparan materi oleh masing-masing unit kerja terkait di BKIPM, DJPT dan DJPB dilaksanakan juga kunjungan lapangan baik di Jakarta dan Bali yakni ke Unit Pengolahan Ikan (UPI), laboratorium BKIPM, fasilitas budidaya, tempat pendaratan ikan dan kapal penangkap ikan.
Delegasi Kamboja berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi tolok ukur pembelajaran agar produk hasil perikanan Kamboja dapat menembus pasar Uni Eropa,” tutup Tari.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya telah menegaskan karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit. Jadi, pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP dari hulu hingga hilir agar dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan.
