(Vibizmedia-Nasional) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan menambah sekitar 10% kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61%, yang saat ini sebesar 51%.
Hal ini dilakukan seiiring dengan perpanjangan pengelolaan Freeport.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%,” jelas Bahlil dalam keterangannya di Kantor BKPM, Jumat, 28 April 2023.
Menurut Bahlil, dirinya belum bisa bicara banyak karena hal ini masih dalam pembahasan dan akan segera diumumkan jika sudah matang. Ia mau penambahan saham itu dapat dilakukan dengan harga murah.
“Pembahasannya sudah hampir matang, nanti kalau sudah selesai akan kami umumkan. Freeport harus mau, harus mau bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menjadi menteri. 10% itu harus dengan biaya yang murah, saya tidak mau minta valuasi yang seperti sekarang,” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran Freeport untuk ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Meskipun, secara aturan itu dilarang Juni 2023.
“(Perpanjangan izin ekspor) Mei 2024, dengan catatan. Kita memang melihat secara aturan memang nggak boleh ekspor mulai Juni 2023, tapi di lain sisi kita juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain dampak dari pandemi,” jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta.
