(Vibizmedia – Nasional) Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Ilham Djaya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan melakukan koordinasi dalam rangka konsultasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Jumat (17/2).
Kegiatan koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Yulizar dan diterima langsung oleh Sub Koordinator Pengamanan Data dan Jaringan Pusdatin Setjen Kemenkumham, Edhi Hendrico. Adapun, Kabag Program dan Humas didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hamsir beserta para staf Teknologi Informasi.
Mengawali koordinasi yang penuh suasana hangat tersebut, Hamsir menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan ini yang mana membahas inventarisir masalah di bidang Teknologi Informasi yang terjadi di Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Pada kesempatan pertama, Hamsir mengucapkan terima kasih atas bantuan dari tim Pusdatin yang sudah memfasilitasi Teknologi Informasi guna mendukung pencapaian program kinerja organisasi dengan tata Kelola yang baik sehingga pengelolaannya dapat menjadi efektif dan efisien.
Atas dasar tersebut, dikatakan Hamsir, pemanfaatan Teknologi Informasi sangatlah penting untuk mendukung tercapainya Zona Integritas menuju WBBM. ”Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Kanwil Kemenkumham Sumsel memiliki beragam aplikasi seperti SIKOK-Sumsel, Simanjaku, antrian pelayanan. Namun, yang menjadi kendala terkadang website atau aplikasi tersebut kesulitan untuk di maintenance karena pihak Kanwil memiliki keterbatasan hak akses kepada data centernya”, terang Hamsir.
Menanggapi perihal tersebut, Edhi Hendrico langsung merespon cepat untuk menanggapi keluhan tersebut dengan melakukan tracing dan penerapan hal teknis melalui bantuan stafnya sehingga aplikasi dan website yang dimaksud dapat berjalan prima dan tepat guna bagi masyarakat luas. “Aplikasi dan website yang bapak maksud saat ini telah diperbaiki oleh tim kita. Saya menyarankan kepada pihak Kantor Wilayah untuk mendaftarkan VPN khusus Kantor Wilayah agar kita semua dapat berkolaborasi bersama dalam pengembangan perangkat lunak”, jelas Edhi.
Menyambung topik yang sama, Edhi menyambut hangat dan mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan serta membuka pintu untuk melakukan kerja sama pengembangan perangkat lunak. Edhi Hendrico menjelaskan pihak Kanwil dapat bersurat langsung dengan pihak pusdatin untuk meminta bantuan pengembangan perangkat lunak yang sesuai standarisasi aplikasi agar keamanan siber dapat terwujud.
Selanjutnya, Hamsir menuturkan bahwa pihaknya juga ingin berkonsultasi mengenai salah satu Target Kinerja Kanwil Kemenkumham Tahun 2023 Divisi “Administrasi yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Unit Utama di Wilayah”.
Menutup koordinasi tersebut, Edhi Hendrico mengemukakan bahwa tarja ini merupakan hal yang baru muncul pada tahun 2023. “Tarja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan termanfaatnya aplikasi unit utama secara optimal sehingga ketertiban penggunaan aplikasi yang digunakan dapat tercapai. Target capaian dan data dukung yang ditetapkan tersebut dimaksud salah satunya untuk mengetahui kendala serta penyampaian saran terhadap aplikasi unit utama sehingga aplikasi tersebut tetap prima dan up to date”, pungkas Edhi.
Sumber : Humas Kemenkumham RI
