(Vibizmedia-Nasional) Presidensi G20 Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan integritas G20 dengan menghasilkan tindakan nyata dalam mendukung ekonomi dunia untuk dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat (Recover Together, Recover Stronger).
Pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat yang diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, Presidensi G20 juga menyampaikan apresiasinya kepada para anggota atas komitmen yang tengah berjalan dalam memeperkuat agenda perpajakan dengan mengimplementasi kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional dua pilar G20/ Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).
Pada kesempatan itu, para anggota G20 menyerukan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, serta menyambut penyelesaian dari Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules dan menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) dalam Pilar Dua.
Selain dari sisi perpajakan, negara-negara G20 juga berkomitmen untuk memajukan implementasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) agar menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif guna memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia. Dalam hal ini, G20 menyabut eksplorasi lanjutan terkait potensi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam memfasilitasi pembayaran lintas batas, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional.
Sebagai bentuk komitmen, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela KTT Leaders’ Summit pada November 2022 mendatang.
Selain itu, negara-negara G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian Techsprint G20 2022 yang merupakan inisiatif bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan BIS Innovation Hub, terkait solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC. G20 juga menyatakan dukungannya terhadap transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan target Penjanjian Paris, juga mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 terkait aktivitas transisi iklim, keuangan berkelanjutan, serta pemberian insentif keuangan dan investasi yang mendukung transisi.
Pada kesempatan yang sama, negara-negara G20 juga mendukung kerjasama global dalam pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, serta inisiatif perbaikan data dalam mendukung program kerja atas New Data Gap Initiatives untuk mendukung pembuatan keputusan.
Sementara, dalam melanjutkan komitmen untuk mendukung semua negara rentan pulih bersama, pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela Special Drawing Rights (SDR) sebesar USD 80,6 milyar dan kontribusi sukarela kepada IMF Resilience and Sustainability Trust (RST). Fasilitas RST diciptakan bagi anggota untuk secara sukarela mengalokasikan bagian mereka dalam Special Drawing Rights (SDR).
G20 juga sepakat untuk memperkuat Global Financial Safety Net dan mendorong Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu juga mendorong perkembangan implementasi Common Framework for Debt Treatment dengan cara yang terprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi untuk mengatasi kerentanan utang khususnya pada negara berpendapatan rendah
