(Vibizmedia-Nasional) Dalam sebuah diskusi dengan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, disampaikan tentang peran strategis UMKM di perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah unit usaha UMKM adalah 64,2 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Usaha besar di Indonesia berjumlah 5.550 unit usaha atau 0,01 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja maka UMKM menyerap 116,98 juta tenaga kerja atau 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia bekerja di UMKM. Usaha besar di Indonesia menyerap 3,62 juta tenaga kerja atau 2,95 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Dari kontribusi kepada PDB maka UMKM menyumbangkan Rp8.573,9 triliun atau 61,1 persen, sedangkan usaha besar menyumbangkan 38,9 persen atau Rp5.464,7 triliun. Data-data ini menunjukkan UMKM memainkan peranan besar untuk mendongkrak ekonomi Indonesia, dan dengan kekuatan pasar dalam negeri, UMKM membuat ekonomi Indonesia tidak banyak terdampak turunnya perdagangan internasional.
Digitalisasi UMKM
UMKM menuju Industri 4.0 adalah menjadi perusahaan memiliki skill usaha dan kemampuan digital, dari sisi sertifikasi perusahaan. Dari bidang pemasaran adalah memiliki kemampuan pemasaran melalui e-commerce. Untuk sisi financing, UMKM akan dihadapkan pada pilihan pembiayaan melalui peer-to-peer lending, komersial, obligasi, credit scoring, sekuritisasi. Dari segi transaksi pembayaran maka UMKM dapat menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Digital (APMD) dan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet.
Untuk UMKM hal ini merupakan tantangan tersendiri karena pola usaha dan pola pikir tradisional, Keterbatasan pengetahuan & akses teknologi, Kendala akses pembiayaan. Mayoritas UMKM (66%) masih beroperasi secara terbatas. Kendala permodalan serta kekhawatiran mengenai prospek usaha ke depan menjadi penyebab. Namun sekaligus menjadi peluang karena Indonesia memiliki dukungan luas dari platform digital, perubahan perilaku konsumen semakin digital, ketersediaan sistem pembayaran digital yang handal. landskap digital dan e-commerce di Indonesia relatif luas dan menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada pengelolaan keuangan secara digital, yang banyak menolong UMKM itu ada pada kas bon teknologi, untuk mencatat, mengingatkan kapan bayar hutang, kapan menagih dan banyak UMKM menggunakannya.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM
Dukungan pemerintah pada sektor riil imbas pandemi Covid-19 berfokus pada UMKM dan sektor padat karya. Dilihat dari besaran porsinya terhadap PDB dan jumlah lapangan kerja, sektor-sektor yang memberikan pengaruh besar adalah pertanian, jasa perdagangan, dan manufaktur.
Sektor yang mengalami perlambatan (tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi) sebelum dan bahkan lebih buruk saat pandemi: pertanian, manufaktur, pertambangan. Sektor terdampak (tumbuh lebih tinggi sebelum pandemi and lebih rendah setelah pandemi terjadi): perdagangan jasa, konstruksi, transportasi, dan akomodasi. Sektor yang berkembang (tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi) sebelum dan selama pandemi: jasa keuangan, kesehatan, IT, pendidikan, dan utilitas. Sektor-sektor ini memiliki proporsi yang besar dalam UMKM, sektor informal, dan lapangan kerja informal. Oleh karena itu, dukungan diberikan kepada UMKM dan sektor padat karya.
COVID-19 dan penanganan penyebaran virus telah memberikan tekanan terhadap UMKM. Melalui survei pengaduan e-form siapbersamaUMKM, kemenkop UKM pada Juni 2020 dengan sample 235.928 UMKM didapatkan temuan 3 masalah utama yang dihadapi UMKM, permintaan menurun (22,90%), distribusi terhambat (20,01%), permodalan (19,93%). Tiga sektor usaha yang paling terdampak, pedagang besar dan eceran (40,92%), penyedia akomodasi makanan dan minuman (26,86%), industri pengolahan (14,25%). Namun ada tren positif selama pandemi ini, sejak Mei 2020, jumlah UMKM yang sekarang masuk ke ekosistem digital bertambah sebanyak 599.300 UMKM. Onboarding UMKM BI mencatat bahwa baru 13 persen UMKM yang masuk dalam ekosistem digital.
Program pemerintah pada UMKM utamanya, berupa bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Produktif. Program pertama, setiap penerima bantuan akan menerima dana sebesar Rp2,4 juta per orang. Bantuan itu adalah grant (hibah) dan bukan berupa kredit. Bantuan dapat digunakan memenuhi kehidupan sehari-sehari, tapi dapat juga digunakan UMKM untuk mulai berusaha. Program kedua, akan mulai menyalurkan kredit usaha berbunga rendah kepada UMKM. Program ini bukan grant (hibah), melainkan pinjaman menggunakan mekanisme yang sudah ada. Targetnya mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengusaha yang memiliki usaha rumah tangga.
Kurang dari 2 bulan sejak diluncurkan Presiden , berupa bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Produktif, pada tanggal 6 Oktober sudah 100%. Program ini dari survei ADB dianggap paling tepat dan paling diminta oleh pelaku usaha mikro, yang memang modal kerja mereka yang tergerus oleh kebutuhan konsumsi keluarga, karena pendapatan mereka banyak yang turun. Program ini dengan cepat terserap dengan dukungan tentu berbagai pihak Seperti koperasi, pemerintah daerah, juga Kementerian, Lembaga yang memang melakukan program pendampingan di UMKM.
Baca juga:Banpres Produktif Usaha Mikro Sudah Tersalur 100%
Pemilik UMKM Merasakan Bantuan Pemerintah
Dari survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute, pemilik UMKM merasa terbantu dari program PEN, dan berdasarkan hasil survei, usaha yang menerima program PEN terdampak lebih berat atau sudah tepat sasaran.
Selain pemerintah banyak usaha dari berbagai pihak untuk tetap menopang UMKM agar tetap bertahan malahan melakukan terobosan pada masa pandemi ini. MDI misalnya memiliki program untuk membantu UMKM dari sisi permodalan dan logistik. Bentuk bantuan dilakukan dalam bentuk indirect approach, menggunakan organisasi yang telah memilih infrastruktur dan jaringan sampai kepada UMKM yang jumlahnya jutaan. Menurut MDI sekarang ini kebutuhan utama bagi UMKM adalah bagaimana bisa membawa produk dan jasa kepada end user. UMKM banyak yang telah memanfaatkan e-commerce dan yang melakukan sinergi dengan jasa antar untuk membuat hal ini terjadi.
Bank Indonesia memiliki program onboarding UMKM, sebagai upaya peningkatan kapasitas UMKM menuju era digital. Bank Indonesia memiliki empat tahapan untuk UMKM mencapai tujuan ini, pertama melalui identifikasi UMKM potensial. Kedua peningkatan kapasitas; edukasi online (video, sosial media) dengan topik: literasi digital, berjualan online, pengiriman, sistem pembayaran. Ketiga onboarding: platform e-commerce/media sosial yang tepat, korporatisasi merchants pada pasar tradisional dan bisnis retail (e-commerce, medsos, ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya), penggunaan QRIS. Keempat penjualan dilakukan dengan menciptakan Web Pasar Tradisional: menghubungkan dengan e-commerce dan digital payment. Bank Indonesia memiliki tiga pilar dalam mendorong kebangkitan UMKM melalui Korporatisasi UMKM, Penguatan kapasitas, Akses pada pembiayaan yang diperluas.
Pemulihan ekonomi Indonesia menggunakan lima langkah utama yang hendak dicapai, pertama kedisiplinan kepada protokol kesehatan Covid 19, kedua sinergi kebijakan fiskal moneter dan sektor riil, pembukaan secara bertahap sektor produktif, termasuk pariwisata, mengoptimalkan restrukturisasi kredit perbankan dan dunia usaha, digitalisasi umkm dan sukseskan gerakan bangga buatan Indonesia. UMKM merupakan bagian utama dalam membuat bangkitnya ekonomi Indonesia. Mereka ada dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan jauh bahkan sangat dekat, sebab banyak kebutuhan sehari-hari kita dipenuhi oleh mereka, peranan kita sebagai masyarakat juga dibutuhkan, saat kita membeli apa yang mereka jajakan, memberikan semangat mereka untuk tersenyum ditengah perjuangan, menggelorakan kebangkitan UMKM, mendongkrak ekonomi Indonesia, salam Indonesia Maju!
