(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menyiapkan terobosan baru di Kementerian/Lembaga yang mampu memberikan efek besar bagi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas Percepatan Penanganan Dampak Pandemik Covid-19 melalui telekoferensi dari Istana Merdeka, pada Senin 29 Juni 2020.
“Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu benar-benar dapat berdampak pada percepatan penanganan ini, jadi tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat, provinsi-provinsi diluar DKI yang menunjukkan trend penyebaran yang masih tinggi,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi mendorong agar adanya fungsi kontrol, pemetaan dan panduan penanganan di setiap provinsi. Sehingga pemerintah pusat dapat memberikan peralatan yang lebih banyak untuk dapat menekan penyebaran Covid-19 didaerah-daerah tersebut.
“Saya juga minta dilihat betul, daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal, tahapannya betul-betul dilalui, baik itu prakondisi, timingnya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ada ketepatan timingnya, prioritas sektor mana yang dibuka, itu betul-betul diberikan panduan.
Menurutnya, agar tidak terjadi penolakan oleh masyarakat terkait contoh yang terjadi dimana ada keluarga yang merebut jenasah yang jelas-jelas sudah terinfeksi Covid dan juga penolakan rapid test di daerah. Presiden minta agar adanya pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, psikolog dan juga antropolog dalam mengkomunikasikannya kepada masyarakat secara besar-besaran.
“Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, karyawan, psikolog, antropolog, kemudian komunikasi publik secara besar-besaran harus kita libatkan, sehingga jangan sampai tidak terjadi lagi merebut jenasah yang jelas-jelas covid oleh keluarga, saya kira itu sebuah hal yang harus kita jaga setelah ini. Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat, datang-datang bawa PCR, datang-datang rapid test belum ada penjelasan atau sosialisasi yang mau didatangi sehingga terjadi penolakan,” jelas Presiden.
