(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa perampingan eselon III dan IV di kementerian dilandasi dengan semangat untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat lebih leluasa dalam bergerak dengan cepat mengambil keputusan.
Rencana tersebut sesuai pidatonya pada awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019, hingga kini terus dimatangkan dan segera diwujudkan secara bertahap.
Nantinya, seiring dengan perampingan birokrasi, Presiden berharap akan diimplementasikan pula pemanfaatan sistem kecerdasan buatan yang dapat mendukung sekaligus mempercepat kerja pemerintah dan para ASN dalam
menjalankan tugasnya.
“Kita butuh sebuah kecepatan dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan karena perubahan-perubahan sekarang ini begitu cepat,” ungkapnya di Istana Merdeka, Jakarta.(2/12).
Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa pemanfaatan sistem kecerdasan buatan tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh para ASN itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis administrasi dan pengolahan data yang biasanya dilakukan secara manual diharapkan dapat beralih dengan memanfaatkan teknologi yang kini sudah berkembang sehingga dapat lebih efisien dan mereduksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
“Kita ingin karena sekarang ada AI (artificial intelligence) yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis administrasi, bisa juga mengerjakan berkaitan dengan akumulasi dan pengolahan data. Jadi ini yang mau kita kerjakan,” jelasnya.
Pemanfaatan perkembangan teknologi seperti sistem kecerdasan buatan tersebut dipandang merupakan hal yang sudah harus dilakukan jajaran di birokrasi pemerintahan. Tantangan dan tugas-tugas ke depan yang semakin berat memerlukan kecakapan, kecepatan, dan alat bantu pelayanan untuk semakin meringankan tugas-tugas tersebut.
