(Vibizmedia-Nasional) Presiden Jokowi dan PM Mahathir sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh Uni Eropa.
Sebagaimana diketahui, komisi Uni Eropa telah menyerahkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II kepada Parlemen Uni Eropa yang berisi Komisi Uni Eropa menilai kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Oleh karenanya, penggunaan untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.
Ditambah, Uni Eropa juga berencana mengenakan bea masuk imbalan sementara pada produkbiodiesel Indonesia pada 2020 mendatang.
Pada kesepakatan yang terjadi pada Jumat (9/8) tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampaikan Presiden Jokowi dan PM Mahathir memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit, jelasnya yang turut dalam kunjungan resmi Presiden ke Malaysia.
Retno mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan.
ASEAN dan Uni Eropa telah sepakat membentuk Working Group (WG) on Palm Oil. Indonesia menilai bahwa persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG tersebut penting untuk dilakukan. Tanpa persamaan persepsi dikhawatirkan WG tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.
Jadi pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka. Mari kita bekerja sama. Tapi ya sekali lagi, kalau ajakan kerja sama itu tidak dan terus menerus kita terdiskriminasi ya pastinya Indonesia dan Malaysia tidak akan diam. Kita akan melawan, jelas Retno.
