Dalam sesi debat berikutnya, Cawapres 01 dipersilakan mengajukan pertanyaan ke Cawapres 02, dimana Ma’ruf Amin menanyakan: “Lebih dari 60% anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikannya sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau?
Jawaban Sandiaga Uno :
Sandi menyatakan selama berbakti di DKI memiliki anggaran yang cukup, memiliki program Kartu Jakarta Pintar plus di mana bukan hanya sistem pendidikan yang dicover oleh pemerintah provinsi tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus.
Dari total 400 triliun lebih yang 60% dianggarkan ke daerah belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Instrumen-instrumen banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memantau baik dari pada kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada maupun efektifitas daripada anggaran yang disampaikan.
Sandi melihat bahwa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah bagaimana hasil dari pada pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas pintar tapi juga memiliki karakter yang kuat berbudi pekerti dan berakhlak, instrumen-instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai. Dipastikan juga link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas tapi setelah mereka lulus mereka mendapatkan kesempatan kerja.
Tanggapan Ma’ruf Amin:
Ma’ruf Amin menerangkan dengan lebih detail menyangkut instrumen untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah. Diuraikannya bahwa dana pendidikan ini 60% lebih ditransfer dari pusat ke daerah.
Seringkali ini, menurutnya, menjadi kesulitan pemerintah pusat untuk memantau belanja dan output dari penggunaan dana-dana itu apakah efektif, efisien, tepat sasaran sehingga perlu ada instrumen yang perlu dikembangkan. Hal ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat, uraiannya.
Menurut Amin, perlu diciptakan instrumen yang disepakati, yang laporannya bisa ditransfer ke masing-masing Kementrian dan Lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti. Amin mengatakan lebih jauh: “Maka saya usulkan bahwa yang dipakai adalah “NPD” Neraca Pendidikan Daerah dan “DPD” yaitu Data Pokok Pendidikan. Kedua instrumen ini akan bisa kita gunakan untuk memantau, yaitu transfer dana pusat ke daerah sehingga dana pendidikan menjadi efektif,” pungkasnya dengan tegas.
Tanggapan Sandiaga Uno:
Selain pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fokus dari Prabowo-Sandi adalah peningkatan kualitas guru kalau guru berkualitas berkompetensi maka masa depan pendidikan lebih baik. Kami berkomitmen kesejahteraan guru terutama guru-guru honorer yang sudah belasan tahun malah sudah ada yang puluhan tahun berbakti dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, per hari ini mereka belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan status.
Sandi juga mau meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kompetensinya, dipastikan kesejahteraannya. Dibawah Prabowo-Sandi dipastikan kurikulum fokus kepada hal yang esensi dan akan membangun karakter budi pekerti tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki akhlak yang karimah.
Kami juga akan menghapus Ujian Nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan, akan digantikan dengan penelusuran minat dan bakat.
Jul Allens/ Senior Analyst Vibiz Research Center-Vibiz Consulting Group Editor: Asido Situmorang
