Sebagai seorang dokter, banyak kisah pasien di sekitar saya yang membuat hati saya trenyuh. Misalnya, seorang penderita kanker yang berobat di RS Kanker Dharmais yang mengatakan kalau bukan karena BPJS mustahil baginya, yang tidak memiliki penghasilan, dapat berobat. BPJS memberikan baginya harapan di tengah-tengah keputusasaan.
Seorang pasien lagi yang berobat ke RSUD Cengkareng terkagum-kagum pada pemerintah yang membayarkan operasi kecelakaan kakinya yang patah sebesar Rp. 25 juta. Belum lagi teman-teman yang memanfaatkan pelayanan puskesmas dengan menggunakan BPJS yang kebanyakan menyatakan puas, walaupun harus melewati antrian yang lumayan lama karena banyaknya orang yang harus dilayani. Bagaimana tidak puas, sistem rujukan online dari BPJS menunjukkan bahwa memang pasien diberikan layanan yang terbaik. Seorang teman bercerita ketika ia dirujuk, maka selain bertemu dokter specialis yang tepat, sejumlah pemeriksaan juga sudah dijadwalkan untuknya.
Pemerintah kita sekarang ini, memang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pengobatan sakit penyakit. Benar bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, namun jika sudah terlanjur sakit, masakan tidak diobati? Program pencegahan tentu terus digalakkan tetapi pengobatan bagi yang sakit pun tetap harus diperhatikan pemerintah.
Menurut info dari BPJS Kesehatan, pada tahun 2018 sudah digelontorkan dana sebesar Rp. 25,5 trilliun untuk 92,4 juta jiwa yang menerima Kartu Indonesia Sehat yang dibayarkan iuran setiap bulannya oleh pemerintah. Sedangkan saat ini, per Februari 2019, sudah terdaftar menjadi peserta Program JKN sebanyak 217.549.455 orang.
Jumlah peserta meningkat terus dari tahun ke tahun dan membuat pemerintah menaikkan anggaran kesehatan tahun 2019 menjadi Rp. 122 trilliun, naik dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran kesehatan tahun 2014.
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di 22.913 fasilitas tingkat pertama dan di 2196 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Pada 2019 ini diperkirakan kebutuhan faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan mencapai 40.000.
Banyak masyarakat merasakan sentuhan dana kesehatan ini mulai dari melahirkan, penanganan sakit-penyakit, korban kecelakaan kerja, imunisasi, dan lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan yang sama tanpa membeda-bedakan tingkat ekonominya.
Perhatian pemerintah terhadap kesehatan ini telah menurunkan jumlah absolut kematian ibu, dari 4.999 orang pada tahun 2015 menjadi 903 orang pada Agustus 2018. Sedangkan jumlah absolut kematian bayi menurun dari 33.278 bayi pada tahun 2015 menjad 9825 bayi pada 2018. Ini suatu prestasi yang luarbiasa, yang patut diacungkan jempol!
Memang benar, BPJS Kesehatan sebagai lembaga pengelola kesehatan dewasa ini mengalami nilai defisit yang tidak sedikit. Namun demikian, pemerintah terus berusaha mengatasi isyu ini dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang didahulukan.
Dalam rapat kerja nasional Kementerian Kesehatan pada 12 Februari yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah akan terus membantu menyehatkan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga yang sehat bukan hanya masyarakat, tapi BPJS juga sehat, rumah sakitnya juga sehat dan bugar. Presiden Jokowi pun mengajak semua orang yang hadir saat itu untuk mari bersama-sama bekerja keras demi negara bangsa dan demi rakyat yang kita cintai.
Mengutip harapan para pasien yang saya temui dalam keseharian praktek saya, rata-rata menyatakan puas dengan pelayanan BPJS selama ini dan berharap program JKN-KIS semakin lancar. Harapan rakyat semakin besar, mempercayakan uluran tangan pemerintah dalam mendukung kesehatan anak bangsa demi Indonesia Maju!
Penulis: dr. Vera Herlina,S.E.,M.M/VMN/BL/Partner of Management & Technology Services, Vibiz Consulting Group.
