Vibizmedia : Isunya pernah ada kejadian luar biasa mengenai gizi buruk pada suku Asmat dan itu terjadi juga pada mama – mama, kepada anak-anak disana. Dari upaya ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, adakah program yang ibu rencanakan atau sudah dijalankan disana?
Yohana Yembise: Jadi masalah gizi buruk di suku Asmat ini, saya pikir bukan hanya di Asmat, diseluruh Indonesia, diberbagai tempat yang saya pergi, banyak laporan bahwa banyak masyarakat disini yang anak-anaknya kurang gizi, kebetulan saja Asmat yang muncul ke permukaan, makanya ramai Asmat itu, menjadi perhatian sekarang.
Jadi saya mengharapkan pelajaran untuk Asmat ini, menjadi pelajaran untuk negara kita, untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia, supaya pemerintah, kita semua maksudnya, memperhatikan masalah gizi buruk ini harus menyeluruh, merata diseluruh Indonesia, jadi masalah Asmat itu menjadi muncul dan menjadi perhatian kiedang melakukan suatu “need assessment” suatu survey secara langsung supaya saya masuk tepat sasaran, kalau tidak pakai itu, karena adat orang Papua itu lain-lain.
Ada sekitar 230 budaya, suku saya (Menteri PPPA) beda dengan suku Asmat, saya dari Biak, untuk masuk ke Asmat, saya tidak bisa langsung masuk, karena Asmat budayanya lain, jadi saya sangat hati-hati masuk daerah, walaupun itu di Papua sendiri, saya harus analisa dulu, saya melakukan “need assessment” dulu, sebelum saya masuk, jadi saya tidak langsung mengambil apa saja, langsung drop kesana, dan sampaikan ini, ini langsung merubah atau membuat perubahan, tidak ada.
Karena saya memikirkan ini jangka panjang kedepan, bukan untuk sementara terjawab, terus kita biarkan saja, namun ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan, nanti ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ini akan menggunakan dana APBD mereka, untuk melanjutkan kedepan, jadi dalam jangka panjang mereka, jadi itu yang sedang saya buat, jadi tanggal 21 saya akan berangkat kesana karena untuk meresmikan, melaunching kabupaten layak anak dimana saya menganggap dalam kabupaten ini, kabupaten layak anak ini ada 24 indikator, indikator termasuk kesehatan, gisi anak-anak, pendidikan, semua ada dalam indikator-indikator ini, termasuk tidak ada kekerasan kepada perempuan dan anak disana.
Kabupaten Nirus disana menjadi kabupaten ramah dengan perempuan dan anak, mulai anak-anak hak-hak mereka tumbuh kembang, berarti ada hubungan dengan gizi buruk itu, jadi kalau pemerintah daerah menjalankan 24 indikator, termasuk melibatkan semua UPD-UPD yang ada didaerah, perangkat-perangkat ini yang ada didesa, kepala-kepala desa, maka ini akan menjawab sedikit demi sedikit, sampai suatu saat betul-betul layak anak.
Menjadi layak anak itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, indikator ini tidak seenaknya langsung karena tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang dikatakan “layak anak”, belum ada sama sekali baru launchingin aja, baru ada beberapa pimpinan daerah yang sudah mencapai indikator-indikator tertentu mendapatkan pratama, madya, nindya setelah itu utama dan dapat dikatakan layak anak. Prosesnya cukup banyak.
Vibizmedia : Apakah belum ada ya?
Yohana Yembise : Contoh satu kabupaten itu harus punya taman bermain anak-anak, taman kota, banyak yang belum punya taman-taman kota itu, pekerjaan yang cukup berat, mereka merasa berat juga itu ya. sementara ini perhatian banyak ya, ya fisik, bangunan-bangunan.
Ikuti episode berikutnya dalam wawancara Khusus dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise dalam topik : “Bentuk Perhatian Pemerintah, Perempuan dan Anak Terlantar Menjadi Beban Negara”
Journalist : Rully
Editor : Zefanya Jodie Sumbayak
