(Vibizmedia – Nasional) Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah terus melakukan pembangunan melalui pembangunan irigasi 1 juta hektar dan rehabilitasi irigasi seluas 3 juta hektar.
Pembangunan tersebut dilakukan pemerintah dengan kewenangan irigasi yang terdiri dari irigasi dengan luas diatas 3.000 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas irigasi 1.000-3.000 hektar kewenangan pemerintah provinsi dan dibawah 1.000 hektar ditangani pemerintah kabupaten/kota.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan bahwa pihaknya optimis pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dapat memenuhi target yang ditetapkan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dari 1 juta hektar irigasi baru, yang menjadi tugas Kementerian PUPR yaitu seluas 561.173 hektar atau sebesar 56,12%, 236.374 hektar atau 23,64% dilakukan pemprov dan 202.453 hektar atau 20,25% menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Sampai dengan saat ini, pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR telah mencapai 43,91%. Sedangkan progres dari Pemprov sebesar 7,05% dan Pemkot/Pemkab 8,55%. Bila dihitung dari target total 1 juta hektar baru baru tercapai 28,04%, terang Dirjen SDA Imam Santoso, Jumat (26/5).
Disamping itu, mengenai perbaikan jaringan irigasi yang rusak, dari target 3 juta hektar, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR seluas 1,3 juta hektar. Sampai dengan saat ini, telah selesai direhab seluas 961 ribu hektar atau sebesar 70,14%.
Sementara rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, telah berhasil direhabilitasi 136 ribu hektar atau baru sekitar 8% dari target 1,7 juta hektar.
Untuk itu, Kementerian PUPR membantu memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah dengan mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
P3-TGAI merupakan program pemberdayaan petani dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan yang luasannya berada di bawah 150 hektar. Program ini juga merupakan program padat karya karena melibatkan tenaga kerja didaerah.
Sejak tahun 2014, P3-TGAI telah dilaksanakan di 1.024 lokasi, meningkat pada tahun 2015 di 1.505 lokasi, dan tahun 2016 di 900 lokasi dimana pelaksanaannya dilakukan oleh petani melalui perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan supervisi dari konsultan pengawas.
Setiap lokasi mendapatkan Rp 200 juta yang penggunaan untuk pekerjaan fisik sebesar Rp 178 juta dan konsultan pengawas sebesar Rp 22 juta.
Pada tahun 2017 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran yang lebih besar yaitu sebesar Rp 600 miliar untuk 3.000 lokasi di 271 kabupaten/kota.
Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) akan melibatkan 3.000 P3A dengan 60 ribu petani penerima manfaat dan dengan penyerapan tenaga kerja 5,4 juta jiwa, terang Mochamad Mazid, Jumat (26/5).
Pada tahun 2018 mendatang, jumlah lokasi P3-TGAI direncanakan kembali meningkat menjadi 4000 lokasi dengan estimasi dana Rp 800 miliar. Penambahan tersebut disebabkan efektifitas program, pratisipasi dan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.
Sedangkan untuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 4 triliun. Mazid sampaikan bahwa penggunaan DAK ini sangat diharapkan untuk penanganan irigasi, baik pembangunan maupun rehabilitasi baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Ditambah lagi, Kementerian PUPR akan membangun embung dengan ukuran menengah besar, dengan tampungan diatas 100 ribu meter kubik untuk menampung air di musim hujan dan dapat dipakai pada musim kemarau.
Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan akan menyelesaikan pembangunan 111 embung baru, yang akan menambah 719 embung yang sudah selesai dibangun pada periode (2015-2016), sehingga total embung baru mencapai 830 embung. Untuk embung-embung berukuran kecil, pembangunannya akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
