(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi dengan membangun 65 bendungan pada periode 2014-2019, dari jumlah tersebut ditargetkan 29 bendungan akan selesai sampai dengan tahun 2019.
65 bendungan tersebut, terdiri dari 16 bendungan lanjutan yang belum selesai tahun 2014 dan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi.
Pembangunan 65 bendungan ini membutuhkan dana sebesar Rp 66,8 triliun. Dari adanya bendungan tersebut dapat meningkatkan ketersediaan tampungan air di Indonesia menjadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya sebesar 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 231 bendungan yang ada saat ini.
Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yaitu mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun dan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 29 bendungan dengan tambahan volume tampungan sebesar 1,8 miliar meter kubik yang memberi manfaat bagi irigasi seluas 172.991 hektar, mereduksi banjir 5.194,17 meter kubik per detik, menambah air baku 714,48 meter kubik per detik dan potensi tenaga listrik 142,52 MW.
Saat ini, dari 7,1 juta hektar luas irigasi permukaan, baru sekitar 761.542 hektar atau 10,7% yang sumber airnya berasal dari bendungan, sementara sebagian besar masih mengandalkan air dari sungai. Dengan selesainya 29 bendungan, maka luasan irigasi yang mendapatkan pasokan air dari bendungan akan bertambah menjadi 934.533 hektar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi dan peningkatan produksi padi.
Imam sampaikan bahwa pembangunan bendungan dilakukan sangat hati-hati dan melibatkan para ahli dari Komisi Keamanan Bendungan mulai dari perencanaan lokasi bendungan, pembangunan dan penggenangannya. Pembangunannya juga tidak dapat selesai dalam waktu satu tahun, namun butuh waktu tiga sampai empat tahun, terangnya Jumat (26/5).
Saat ini, ada 30 bendungan yang dalam proses pembangunan dengan progres pekerjaan masih sesuai jadwal bahkan beberapa bendungan akan selesai lebih cepat. Seperti Bendungan Raknamo di NTT yang pembangunannya dicanangkan tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, ditargetkan selesai tahun ini atau lebih cepat 1,5 tahun dari target semula. Dua bendungan lain yang akan selesai tahun ini adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Marangkayu di Kalimantan Timur.
Pada tahun ini, Kementerian PUPR akan melelang sebanyak sembilan bendungan yaitu Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Temef di NTT.
Dalam pengadaan lahan bendungan, Kementerian PUPR akan menggunakan dana yang berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Tahun ini, dana yang dialokasikan oleh LMAN mencapai Rp 2,37 triliun untuk 24 bendungan.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
