(Vibizmedia – Nasional) Sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian serius, pada tahun 2017 ini, pemerintah berupaya keras melakukan pemerataan di sektor energi sebagai bentuk perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sidang paripurna keempat Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden, Kamis (5/1). Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kita tidak boleh membiarkan rakyat kita di Papua, di daerah perbatasan, serta di pulau-pulau terpencil dan terdepan mengalami ketidakadilan karena harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang berlipat-lipat dibandingkan Jawa dan Sumatera.
Presiden juga sampaikan bahwa kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita di pelosok Nusantara tidak memperoleh penerangan listrik di malam hari, tegas Presiden.
Dalam sidang paripurna tersebut, Presiden tekankan kembali arah pengembangan sektor energi nasional sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional sebelumnya yang digelar pada 22 Juni 2016 silam.
Perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk mengatasi ketergantungan impor bahan bakar dan juga dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan. Kedepannya sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus menerus tanpa melakukan riset dan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita.
Utamanya karena kita sekarang memiliki produksi CPO, biomassa, dan batu bara yang tidak kecil. Ini kalau betul-betul dilakukan riset besar-besaran akan dapat melahirkan terobosan sehingga kita tidak bergantung terus kepada BBM. Saya kira seperti ide penemuan cell gas di Amerika, kira-kira seperti itu yang kita inginkan, jelas Presiden.
Bertindak sebagai Ketua DEN, Presiden Jokowi berpendapat bahwa saat ini Indonesia masih belum memberi perhatiannya kepada rencana jangka panjang terkait dengan ketahanan energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk dapat terhindar dari ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Potensi hutan kelapa sawit di Indonesia mencapai 13-14 juta hektare, memberikan peluang untuk tidak bergantung dengan negara yang lain. Kalkulasi jangka panjang yang seperti itu harus benar-benar kita hitung sehingga ketakutan kita akan kekurangan BBM dan energi betul-betul sudah terdesain sejak awal. Ini yang sampai sekarang menurut saya belum kita seriusi dengan baik, terang Presiden.
Selain itu, mengenai target pembangunan listrik 35 ribu megawatt, Presiden kembali tegaskan bahwa angka tersebut bukanlah semata sebagai target yang harus dicapai, tetapi sudah menjadi kebutuhan Indonesia.
Seiring dengan pembangunan yang terus digalakkan merata di pelosok Nusantara, kebutuhan akan pasokan listrik akan semakin meningkat. Oleh karenanya, Presiden berharap kepada Dewan Energi Nasional untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Saat ini, memang konsumsi listrik per kapita Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yaitu hanya 917 kWh di tahun 2015, sementara Vietnam sudah sebesar 1.795 kWh, bahkan Singapura sebesar 9.146 kWh.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
