(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah atau swasta untuk program pembangunan prioritas nasional yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Presiden sampaikan bahwa pemerintah memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakan roda ekonomi seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dalam 2 tahun berjalan ini dimana pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun.
Pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah tersebut berasal dari swasta murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Public Private Partnership (PPP) dengan jaminan non anggaran pemerintah, ungkap Presiden Joko Widodo, Rabu (26/10).
Presiden sampaikan sampai dengan saat ini, APBN pemerintah dalam 5 tahun hanya mencapai Rp 1.500 triliun dan untuk kekurangannya akan diisi oleh swasta, BUMN dan PPP. Tetapi jika swasta tidak mau mengerjakan akan diberikan kepada BUMN atau BUMD dan jika secara hitung-hitungan tidak masuk akan menggunakan APBN atau APBD, ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa investasi pihak swasta untuk proyek infrastruktur tidaklah dapat muncul begitu saja, dibutuhkan upaya-upaya lebih agar pihak swasta tertarik untuk berinvestasi di tanah air, harus melakukan terobosan yang cepat, tidak terjebak pada rutinitas dan jangan bekerja hanya business as usual tetapi melakukan koordinasi, konsolidasi antara K/L menjadi faktor kunci, ujarnya.
Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan. Selain itu, pengurusan izin yang cepat dan tidak berbelit juga disinggung olehnya. Sebab, cepatnya perizinan dinilai akan mendukung iklim investasi yang menjamin kepastian usaha.
Ketika investasi berjalan dengan baik, penyediaan lahan dan ketersediaan energi dari awal sampai akhir dapat mendorong investasi non-anggaran pemerintah bisa semakin meningkat.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
