(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo mengundang para gubernur se Indonesia di Istana Negara, Rabu (20/10) untuk rapat koordinasi terkait kontribusi kepala daerah dalam memberantas pengutan liar (Pungli) khususnya di sektor pelayanan publik.
Presiden Jokowi mengatakan para gubernur untuk menentukan langkah-langkah konkret dalam rangka pemberantasan pungli. Dalam pembukaan sambutannya, dirinya sampaikan telah menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.
Berdasarkan informasi itu, nilai pungli tidak besar berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000. Presiden tekankan bahwa bukan masalah besar kecil nominalnya, tetapi pungli membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus sesuatu, bahkan sudah terjadi bertahun-tahun dan telah dianggap sesuatu yang wajar serta tidak pernah diselesaikan secara komprehensif, ungkap Presiden di Istana Negara, Kamis (20/10).
Presiden sampaikan praktik pungli seperti yang terjadi di jalan-jalan ini menjadi salah satu penyebab harga barang menjadi mahal atau tinggi serta akan berdampak terhadap menurunnya daya saing ekonomi Indonesia.
Untuk itu, dirinya mendorong agar para gubernur dapat bekerja sama dengan tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang telah dibentuk pemerintah.
Langkah-langkah konkrit pemberantasan pungli tersebut bukannya mencakup hanya urusan KTP, urusan sertifikat, urusan izin-izin, urusan di jalan raya, urusan yang berkaitan di pelabuhan, di kantor, di instansi dan juga di rumah sakit, tetapi juga yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi.
Presiden mendorong para kepala daerah agar dapat bersama-sama untuk mulai megurangi bahkan mulai hilangkan, ungkap Presiden.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
