Presiden Dorong Negara G20 Hapus Kebijakan Proteksi Yang Mengorbankan Negara Berkembang

0
609
Presiden Joko Widodo menjadi pembicara utama KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, Senin, 5 September 2016. FOTO : SETPRES/LAILY

(Vibizmedia – Nasional) Sebagai motor penggerak perekonomian, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk menghapus kebijakan proteksi yang mengorbankan negara berkembang.

Dalam sesi mengenai investasi dan perdagangan internasional, Presiden Joko Widodo tekankan agar semangat perdagangan harus terus diusung dan meminta komitmen negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan seimbang.

Sampai saat ini, banyak kendala yang dialami dalam perdagangan global yang cenderung membuat terus melemah, untuk itu pentingnya memperkuat perdagangan multilateral dengan adanya aturan yang jelas dan non diskriminatif yang dapat membangun keadilan bagi negara-negara berkembang, ungkap Presiden Jokowi, Senin (5/9).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghapus semua bentuk kebijakan proteksi berupa tarif maupun non tarif, banyaknya kebijakan perdagangan dari negara-negara maju yang dilakukan justru dapat merugikan negara-negara berkembang.

Berdasar kenyataan tersebut, Presiden mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar pelaku usaha sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.

Sektor UMKM sendiri telah memainkan peranan yang sangat besar, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di tanah air sehingga menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, berkontribusi besar terhadap Product Domestic Bruto (PDB) dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here