(Vibizmedia – Nasional) 17 November tahun lalu, pukul 21.00 adalah moment yang paling diingat oleh masyarakat dan menjadi polemik besar, saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik sebesar Rp 2.000 dari harga Rp. 6.500 menjadi Rp 8.500 untuk premium, Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter untuk solar.
Kecaman berbagai pihak
Salah satu perangkat lunak indeks opini masyarakat memberikan tanggapan sehari setelah pengumuman kenaikan, sebanyak 366.951 kicauan yang membicarakan bbm naik, banyak masyarakat kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang baru saja kurang dari 1 bulan dilantik pada 20 Oktober 2014 dengan meraih 53,15% suara dalam pemilihan presiden 9 Juli yang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Hampir semua lapisan masyarakat menolak kebijakan kenaikan 2000 rupiah ini, bukan saja dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan menengah, tetapi juga sebagian masyarakat ekonomi atas dan para pelaku usaha, mengapa masyarakat menolak? karena dampaknya langsung dirasakan pada kebutuhan sehari-hari, harga-harga bahan pokok meningkat, biaya transportasi naik karena menyesuaikan kenaikan akibatnya menjadi hal negatif dan memberatkan masyarakat.
Kenaikan ini dinilai tidak tepat waktu, saat harga minyak dunia turun harga BBM justru meningkat, hal ini membuat badan legislatif, DPR angkat bicara pasca kenaikan harga bbm yang berdampak inflasi meningkat tajam. Sektor perindustrian, industri yang masih mengunakan bbm bersubsidi mengalami tekanan pada biaya produksi dan operasional serta kenaikan gaji.
Opini negatif terus mencuat, tetapi disisi lain tidak semua elemen masyarakat kecewa, ada juga yang mendukung akan program pemerintah ini dengan anggapan bahwa nilai subsidi perlu dikurangi untuk mendukung pembangunan nasional.
Penyebab kenaikan harga BBM
Melemahnya harga minyak dunia, tingginya subsidi yang dialokasikan pemerintah terhadap bahan bakar minyak menjadi alasan dasar pemerintah untuk menaikkan harga karena dianggap terus menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menjadi strategi pemerintah mengalihkan subsidi ke sektor produktif melalui pembangunan infrastruktur dan pembangkit listrik dan perlindungan kesejahteraan masyarakat miskin dan peningkatan produksi pangan, ini merupakan visi dalam pemerintahan Jokowi.
Kajian demi kajian telah dilakukan oleh presiden, termasuk kajian terhadap kelompok masyarakat miskin, nelayan dan petani yang paling merasakan dampaknya dari kenaikan tersebut, dengan menyiapkan kompensasi bantuan yang diambil dari anggaran subsidi bbm yang dialihkan.
Sebagai negara peringkat ke-16 harga BBM Indonesia termasuk yang termurah melebihi Irak dan Kazakhstan yang dikenal sebagai negara kaya minyak, saat ini, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak 3,7 miliar barel.
Kelonggaran fiskal juga menjadi salah satu tujuan utama pemerintah memangkas subsidi BBM, dengan penghapusan subsidi 2000 rupiah dari harga premium dan solar maka anggaran negara tahun 2015 sanggup menghemat sampai Rp 92 triliun dari kuota bbm tahun 2015 sebanyak 46 juta kilo liter.
Penghematan ini setara dengan membangun 65.714 desa dengan biaya masing-masing Rp 1,4 miliar, 5 proyek angkutan massal MRT, 16 bandara sekelas Kuala Namu, pembangunan tol Surabaya-Jakarta, 20 stadion sekelas piala dunia dan 9 proyek rel kereta double track.
Subsidi BBM, Kebocoran Besar Anggaran Pemerintah
Penghapusan subsidi BBM sangat penting dilakukan karena anggaran Rp 300 triliun setiap tahun lenyap begitu saja hanya di nikmati warga menengah keatas yang 83% diantaranya penguna kendaraan bermobil.
Wujud nyata pengalihan subsidi BBM
Rapat Dewan Gubernur BI telah memperkirakan sekalipun ada peningkatan harga dalam jangka waktu pendek, kenaikan harga BBM tetap terkendali dan bersifat temporer. Dampak dari kebijakan ini akan mengurangi impor minyak sehingga defisit transaksi berjalan khususnya defisit neraca perdagangan migas berkurang.
Dengan adanya penyaluran bantuan pada masyarakat, akan menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga tetap kondusif bagi pertumbuhan konsumsi swasta. Realokasi anggaran subsidi pada pembangunan infrastruktur dan lainnya akan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4-5,8% pada tahun 2015 bahkan lebih untuk jangka menengah-panjang.
Pemerintah mengalokasikan dana subsidi BBM terhadap rakyat kurang mampu dan program produktif ke APBN-P 2015 sebesar Rp186 triliun, berikut rincian garis besarnya :
- Dalam program Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan, pemerintah memberikan tambahan dana perlindungan sosial sebesar Rp 14,3 triliun. Tambahan 1,8 juta penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan tambahan dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar. Rp 2,2 triliun untuk penambahan sarana prasarana, fasilitas untuk rumah sakit rujukan nasional.
- Tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga total penerima menjadi 19,2 juta siswa, tambahan dana sebesar Rp 6.4 triliun.
- Tambahan anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 11,7 triliun untuk menggerakkan roda pembangunan wilayah yang sebelumnya hanya sebesar Rp 9,066 triliun
- Dana tambahan untuk pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistrik kelautan sebesar Rp 3,3 triliun.
- Pada sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul sebesar Rp 16,9 triliun
- Sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, untuk irigasi, waduk, pengendalian banjir tambahan sebesar Rp 8,4 triliun. Untuk pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman tambahan sebesar Rp 9,1 triliun, untuk infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan tambahan sebesar Rp 10 triliun dan pembangunan jalan tol tambahan sebesar Rp 5,75 triliun pembangunan jalan tol
- Sektor perhubungan, untuk pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistem informasi tambahan sebesar Rp 11,9 triliun.
- Peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah sebesar Rp 9,3 triliun untuk infrastruktur irigasi tambahan sebesar Rp 4 triliun, untuk pertanian tambahan dan pembangunan jalan sebesar Rp 5 triliun dan untuk peningkatan pelayanan rujukan kesehatan tambahan sebesar Rp 1,4 triliun.
Mari kita dukung program pemerintah yang ternyata memiliki tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan kemanusiaan. Jika pengalihan subsidi tidak dilakukan dan segera dilakukan cepat atau lambat diperkirakan Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami kebangkrutan karena pendapatan negara dipakai hanya untuk subsidi BBM.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
