Dalam kondisi keterbatasan dana pemerintah pusat dan belum optimalnya utilisasi dana-dana non pemerintah dalam pembangunan daerah saat ini, saat ini dibutuhkan adanya suatu terobosan. Langkah yang dapat dilakukan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan pusat ini adalah menciptakan suatu inovasi, ide, studi, kebijakan, dan tindakan nyata untuk mencari alternatif pendanaan yang efektif guna mendukung pembiayaan pembangunan.
Stigma ketergantungan daerah terhadap dana APBN harus berangsur-angsur hilang dari pemikiran pemimpin daerah. Kemajuan daerah tidak di ukur dari jumlah Alokasi APBN yang besar.
Sebenarnya dengan sistem otonomi daerah melalui kemandirian daerah, akan dapat ditunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Tolak ukur kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah adalah seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pusat.
Penulis Fu Handi adalah Executive Director Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah)
