(Vibizmedia – Berlin, Jerman) Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa transformasi digital nasional harus didasarkan pada prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan. Dalam konferensi International Digital Dialogue Conference (IDDC) 2024 di Berlin, Jerman, ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan akses internet yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, membangun ekosistem ekonomi digital yang memberdayakan, serta meningkatkan literasi media dan digital.
Selain menghadiri undangan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman di forum tersebut, Meutya juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Kemkomdigi) dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman. Ia menyebutkan bahwa MoU ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam bidang digitalisasi, melanjutkan hasil forum Indonesian-German Digital Dialogue (IGDD) tahun sebelumnya yang menghasilkan Joint Declaration of Intent (JDoI) on Cooperation in the Field of Digitalization.
Dalam MoU yang ia tandatangani bersama Menteri Digital dan Perhubungan Jerman, Volker Wissing, disepakati enam area kerja sama strategis, meliputi kebijakan dan strategi digital, kebijakan data, proses dan tata kelola internet, teknologi digital, transformasi digital berkelanjutan, serta inklusi digital, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet.
Selain agenda utama, Meutya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Takuo Imagawa, untuk membahas pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan digital, termasuk terkait kecerdasan buatan (AI) dan potensi transformasi digital global. Ia juga bertemu dengan inovator perusahaan rintisan (startup) Indonesia yang berpartisipasi dalam IDDC 2024, sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan inovasi Indonesia ke tingkat internasional.
Meutya menegaskan bahwa kolaborasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti kejahatan digital yang tidak dapat dihadapi secara individu oleh satu negara. Menurutnya, kerja sama ini adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi bagi masyarakat Indonesia sambil meminimalkan risiko yang mungkin muncul.