BPJS Indonesia, Salah Satu Sistem Kesehatan yang Penting di Asia Tenggara

(Vibizmedia – Kolom) BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik di Indonesia program jaminan kesehatan yang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesehatan komprehensif kepada seluruh penduduk Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang status ekonomi, sehingga setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Sejarah Terbentuknya BPJS

Dilansir dari detikfinance.com dituliskan mengenai sejarah terbentuknya BPJS. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, upaya ini dilanjutkan dengan fokus pada pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya. Pada tahun 1968, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK)  yang kemudian berubah menjadi PT Askes (Persero) pada tahun 1984, untuk mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

BPJS Kesehatan kini menjadi salah satu program jaminan sosial terbesar di Indonesia, memberikan akses layanan kesehatan kepada jutaan penduduk.

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian, pada tahun 2011, UU Nomor 24 menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014  dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan terus berkembang dan melakukan berbagai penyesuaian, termasuk penghapusan kelas 1-3 dan penggantian dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun 2022.

BPJS Kesehatan kini menjadi asuransi kesehatan utama yang mencakup sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan kesehatan yang lebih luas dan merata.

Beragam usaha dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi warganya, tetapi tidak semuanya dapat terpenuhi dengan ideal, bahkan terkadang persoalan finansial menjadi kendala utama dalam asuransi kesehatan masyarakat.

Dilansir dari wikipedia.org mencatatkan bahwa premi memiliki tiga kategori yang berbeda berdasarkan tingkat layanan. Premi dibayarkan setiap bulan dan per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tarif berdasarkan kelas:

BPJS Kesehatan kini menjadi salah satu program jaminan sosial terbesar di Indonesia, memberikan akses layanan kesehatan kepada jutaan penduduk. Jumlah peserta BPJS di Indonesia terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan sosial.

Pada tahun 2023, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 240 juta orang. Ini mencakup sekitar 90% dari total populasi Indonesia.

Kelompok Peserta BPJS terdiri dari:

Penerima Bantuan Iuran (PBI): Peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, umumnya berasal dari golongan tidak mampu.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU): Termasuk pekerja informal, wiraswasta, dan lainnya yang membayar iuran secara mandiri.

Peserta Penerima Upah (PPU): Termasuk pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja formal lainnya yang iurannya dibayar sebagian oleh pemberi kerja.

Bukan Pekerja: Termasuk pensiunan dan lainnya.

Cakupan dan Jangkauan

BPJS Kesehatan berupaya mencapai cakupan universal, di mana seluruh warga negara Indonesia dan penduduk tetap diharapkan menjadi peserta. BPJS Kesehatan melayani berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan nasional.

Tantangan dan Perkembangan

Salah satu tantangan utama BPJS adalah meningkatkan partisipasi di sektor informal dan mengatasi masalah kepatuhan pembayaran iuran.

BPJS Kesehatan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan finansial, mengingat biaya layanan kesehatan yang terus meningkat.

Secara keseluruhan, BPJS telah menjadi komponen penting dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, memberikan perlindungan kepada mayoritas penduduk. Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan memperluas cakupan serta kualitas layanan yang diberikan oleh BPJS.

Berbagai Sistem Kesehatan di Asia Tenggara

Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan serupa BPJS, tetapi memang Indonesia adalah salah satu yang memiliki program jaminan kesehatan nasional yang sangat luas cakupannya. Beberapa negara lain di Asia Tenggara juga memiliki sistem jaminan kesehatan nasional, meskipun mungkin tidak sebesar atau sekomprehensif BPJS.

Berikut beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan jaminan kesehatan:

1. Thailand memiliki Universal Coverage Scheme (UCS) yang memberikan akses ke layanan kesehatan kepada hampir seluruh penduduk Thailand. UCS, yang sering disebut sebagai “30 Baht Scheme” karena biayanya yang sangat rendah, adalah salah satu contoh sukses dari kebijakan kesehatan universal di Asia Tenggara. Dilansir dari equityhealthj.biomedcentral.com, 30 Baht Scheme diluncurkan pada tahun 2002 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Pada awalnya, program ini memerlukan pembayaran sebesar 30 baht (sekitar 1 dolar AS) per kunjungan, yang kemudian menjadi nama populer dari skema ini.   Sejak peluncurannya, skema ini telah mengalami berbagai modifikasi, termasuk penghapusan pembayaran 30 baht dan penyediaan akses langsung ke terapi antiretroviral, hemodialisis, dan penyakit kronis lainnya.
2. Filipina memiliki program PhilHealth yang bertujuan memberikan cakupan kesehatan universal kepada seluruh warga negara. PhilHealth adalah bentuk asuransi kesehatan sosial yang didanai oleh pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja, dan telah mencakup sebagian besar penduduk Filipina.
3. Vietnam memiliki Vietnam Social Security (VSS) yang mengelola asuransi kesehatan nasional. Program ini memberikan akses ke layanan kesehatan bagi mayoritas penduduk, dengan dukungan dari pemerintah untuk mereka yang tidak mampu.
4. Malaysia memiliki sistem perawatan kesehatan publik yang sangat subsidi, dengan layanan kesehatan disediakan oleh pemerintah dengan biaya yang sangat rendah atau bahkan gratis di beberapa kasus. Walaupun belum ada sistem seperti BPJS, akses ke layanan kesehatan publik di Malaysia cukup luas.
5. Brunei Darussalam memiliki sistem kesehatan yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Brunei tersedia secara gratis untuk semua warga negara Brunei, dengan standar pelayanan yang tinggi.

Negara-negara tersebut memiliki sistem jaminan kesehatan dengan model dan cakupan yang berbeda-beda. Namun, di Indonesia, BPJS Kesehatan adalah salah satu program yang menonjol karena cakupannya yang luas dan sifatnya yang wajib bagi seluruh penduduk, berbeda dengan beberapa negara lain yang mungkin memiliki program jaminan kesehatan yang lebih terbatas atau berbasis pada kontribusi sukarela.

Apakah kelebihan BPJS dibanding program-program kesehatan di negara-negara Asia Tenggara?

BPJS Kesehatan di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan program-program kesehatan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa kelebihan tersebut:

Cakupan Universal dan Wajib

BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, baik itu pekerja formal, informal, maupun masyarakat tidak mampu. Ini menjadikannya salah satu program kesehatan yang memiliki cakupan terluas di kawasan Asia Tenggara.

Skala Populasi yang Besar

Dilansir dari www.expatden.com, Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mengelola salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia melalui BPJS. Kekuatan dalam mengelola skala populasi sebesar ini menunjukkan kemampuan sistem untuk memberikan layanan kesehatan kepada jumlah orang yang sangat besar.

Berbasis Asuransi Sosial

BPJS Kesehatan didasarkan pada konsep asuransi sosial, di mana iuran dibayarkan oleh pekerja, pemberi kerja, dan subsidi pemerintah untuk mereka yang tidak mampu. Model ini memungkinkan distribusi beban pembiayaan secara adil dan merata di seluruh populasi.

Pelayanan yang Menyeluruh

BPJS Kesehatan memberikan akses ke berbagai layanan kesehatan, mulai dari pencegahan, rawat jalan, rawat inap, hingga tindakan medis yang kompleks. Layanan ini tersedia di seluruh tingkat fasilitas kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan nasional.

Subsidi untuk Masyarakat Tidak Mampu

Salah satu keunggulan BPJS adalah adanya subsidi dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu, melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ini memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tetap mendapatkan akses ke layanan kesehatan tanpa beban biaya.

Keterlibatan Pemerintah dan Swasta

BPJS Kesehatan memungkinkan kolaborasi antara fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Ini meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS di berbagai wilayah.

Transparansi dan Pengawasan Publik

Sebagai badan publik, BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk beroperasi dengan transparansi dan diawasi oleh berbagai lembaga negara serta publik. Ini memberikan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Inovasi dalam Teknologi Informasi

BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan sistem rujukan online, yang memudahkan peserta dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap sistem memiliki tantangan dan kekurangannya sendiri. Misalnya, dalam implementasinya, BPJS masih menghadapi tantangan seperti defisit keuangan, antrian panjang, dan kualitas layanan yang bervariasi. Meskipun demikian, kelebihan-kelebihan di atas membuat BPJS menjadi salah satu program kesehatan yang sangat penting dan signifikan di Asia Tenggara.