(Vibizmedia – Kolom) Beberapa pengamat mengatakan, bila perekonomian Indonesia bisa pulih dengan cepat kepada tingkat pertumbuhan sebelum pandemi maka Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi ke tujuh terbesar dunia di atas Rusia, Italia, Korea Selatan dan lainnya. Untuk bergerak dari posisi ekonomi Indonesia ke 16 pada tahun 2019, Indonesia harus fokus pada membangun produktivitas, daya saing, pada saat ini dan juga setelah melewati pandemi. Ini adalah tugas yang tidak mudah, karena sementara menghadapi tekanan pandemi, Indonesia tetap berjuang untuk secara struktural tetap kuat, sehingga Indonesia menjadi negara yang mencapai visinya menjadi negara maju pada tahun 2030.
Selama hampir dua dekade terakhir, tingkat pertumbuhan PDB tahunan Indonesia berfluktuasi sekitar 5 persen, mencapai 6,3 persen pada tahun 2007 sebelum kembali ke 5 persen pada tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 menghantam perekonomian dengan keras, dan di Januari 2021, Oxford Economics memperkirakan ekonomi akan berkontraksi sebesar 2,2 persen pada tahun 2020. Meskipun mengalami kemunduran, diperkirakan ekonomi Indonesia dapat pulih ke pertumbuhan 6,0 persen pada tahun 2021, didorong oleh peningkatan belanja konsumen dan infrastruktur, dan tentunya Indonesia terus melakukan upaya dukungan terhadap sisi pendapatan masyarakat, insentif untuk pengusaha UMKM dan pengusaha besar agar terus berproduksi.
Bahkan sebelum pandemi melanda dunia, ekonomi global berubah dengan cepat, sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi digital, seperti analitik canggih, robotika dan otomatisasi, Internet of Things (IoT), dan artificial inteligence. Misalnya, studi McKinsey 2019 memperkirakan bahwa antara 2014 dan 2023, otomatisasi akan menciptakan lebih banyak pekerjaan di Indonesia daripada yang hilang, dengan skenario paling agresif diperkirakan akan tercipta 23 juta lebih banyak pekerjaan.
Selain itu, struktur perekonomian negara akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada umumnya. Permintaan tenaga kerja akan meningkat di beberapa sektor, seperti konstruksi, manufaktur, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan eceran dan grosir. Keterampilan digital khusus dan pekerja dengan setidaknya pendidikan sekolah menengah akan lebih diminati.
Tetapi untuk membawa ekonomi ke peringkat ketujuh secara global, pertumbuhan tahunan harus didorong ke sekitar 7 persen, lebih cepat dari tingkat dinamis sebelum pandemi sekitar 5 persen. Aspek utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia adalah membangun ketahanan terhadap guncangan besar dan kecil. Pandemi telah mengekspos kerentanan, misalnya dalam sistem healthcare yang harus diatasi sebagai bagian menata kembali lanskap ekonomi Indonesia dan membawa Indonesia maju dengan cepat.
Memanfaatkan kemitraan pemerintah-swasta dalam healthcare
Sistem healthcare berada di pusat pandemi COVID-19, yang telah menunjukkan perlunya lebih banyak investasi untuk menciptakan ketahanan yang lebih besar dan hasil yang lebih baik. Pandemi membuat meningkatnya kesadaran dan urgensi sistem healthcare juga menawarkan kesempatan untuk mereformasi sektor ini.
Bahkan sebelum krisis melanda, rekam jejak Indonesia dalam healthcare jauh di bawah rata-rata negara-negara tetangganya. Pada tahun 2017, pengeluaran untuk healthcare per kapita adalah 115 dolar Amerika, terendah di antara negara-negara Asia Tenggara dan jauh di bawah rata-rata regional sebesar 604 dolar Amerika. Setelah pada Maret 2020 kasus COVID-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia meningkat menjadi sekitar 1,8 juta pada awal Juni 2021. Prioritas langsung pemerintah adalah untuk meminimalkan dampak pandemi dengan mendorong pemakaian masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan mempercepat pengujian dan distribusi vaksin, di antara langkah-langkah lainnya. Lebih dari tindakan pertama ini, Indonesia juga mulai menyusun rencana jangka panjang agar sistem healthcare dapat bangkit dari krisis dengan lebih kuat dari sebelumnya.
Sebagai bagian dari cetak biru ini, kerjasama publik-swasta yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan negara. Secara khusus, kekurangan dalam perawatan primer harus diatasi melalui investasi yang lebih besar pada dokter dan profesional kesehatan lainnya, laboratorium, dan stok obat di puskesmas , atau klinik kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2012 pemerintah India bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menjalankan North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, yang diperkirakan melayani 240.000 pasien berpenghasilan rendah per tahun dan melatih 100 dokter setiap tahun.
Selain itu, Indonesia dapat menjajaki kemitraan publik-swasta dalam healthcare untuk membawa inovasi yang lebih besar dalam pemberian perawatan, terutama di daerah pedesaan. Telemedicine dan mobile health vehicles adalah cara cepat dan murah untuk menjangkau pasien, terutama di daerah terpencil dengan sedikit infrastruktur, dan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan. Pandemi telah mempercepat minat pada pendekatan ini, dengan peningkatan 35 persen dalam penggunaan telemedicine di Indonesia, dan momentum ini harus digunakan.
Upaya ini dapat berkembang lebih jauh menjadi ekosistem kesehatan yang memecahkan masalah spesifik yang dihadapi pasien dengan menyatukan berbagai komponen healthcare, termasuk telemedicine, rumah sakit, asuransi, dan apotek, menjadi jaringan penyedia yang erat yang mudah dinavigasi oleh pasien, sering kali menggunakan teknologi digital. Di India, Rumah Sakit Apollo telah menciptakan ekosistem yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari aplikasi ponsel cerdas hingga kunjungan langsung ke rumah sakit. Sekitar 15 juta orang mengunduh aplikasinya dalam waktu enam bulan sejak diluncurkan.
Indonesia sanggup melalui pandemi karena nilai kekeluargaan yang besar, dan tingkat solidaritas masyarakat sangatlah tinggi. Orang Indonesia terkenal dengan kerelaannya berkorban bagi sesamanya, inilah yang melengkapi masyarakat Indonesia saat menghadapi krisis. Namun penting diperhatikan bahwa semua kekuatan ini perlu ditambahkan dengan sistem healthcare yang kuat untuk mengatasi krisis. Dengan sistem healthcare yang kuat maka masyarakat Indonesia akan menjadi sehat hingga ke pelosok. Kesehatan adalah syarat bagi masyarakat untuk siap melakukan inovasi dan menjadi produktif. Kemitraan publik-swasta dalam healthcare sudah dirintis oleh pemerintah, layanan kesehatan bersama swasta telah banyak dilakukan hingga ke desa-desa. Beberapa pengusaha Indonesia misalnya memiliki jaringan healthcare dengan pendirian rumah sakit dengan standard layanan yang sama dengan layanan di kota. Masalah yang perlu dipecahkan adalah bagaimana mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk layanan healthcare. Masyarakat banyak yang sering tidak mampu untuk membayarnya, asuransi BPJS merupakan bentuk layanan pemerintah yang menolong masyarakat. Diperlukan skema kerjasama dengan swasta agar jaminan BPJS disertai dengan layanan rumah sakit yang berkualitas untuk pertolongan kepada masyarakat.
Tetap fokus pada pembangunan infrastruktur
Fokus pada rencana jangka panjang diperlukan oleh Indonesia, Indonesia tidak dapat melupakan pentingnya melanjutkan dan meningkatkan upaya pembangunan infrastrukturnya. McKinsey memperkirakan bahwa antara tahun 2020 dan 2030, investasi infrastruktur untuk kebutuhan negara akan tumbuh rata-rata sekitar 9 persen per tahun, mencapai 330 miliar dolar Amerika. Sebagian besar dari permintaan ini adalah hasil dari urbanisasi yang berkelanjutan dan berbagai inisiatif nasional dan provinsi yang sudah berjalan.
Sementara sebagian besar kebutuhan dipusatkan di ibu kota dan Jawa, sejumlah proyek provinsi di seluruh negeri telah diumumkan yang mencakup 15 sektor, dari jalan raya dan bendungan hingga perumahan dan tembok penahan erosi pantai, di samping 14 upaya nasional. Bersama-sama, upaya ini mewakili investasi sekitar 200 miliar dolar Amerika.
Untuk membiayai kebutuhan tersebut, pemerintah sangat bergantung pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi swasta. Dari upaya-upaya yang ditetapkan Proyek Strategis Nasional, pemerintah biasanya terkendala oleh defisit anggaran. Pemerintah berencana untuk membiayai sekitar 12 persen dari jumlah total yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, BUMN terlihat mencakup sekitar 30 persen dan perusahaan swasta sekitar 58 persen. Pendekatan tersebut telah membebani BUMN, yang melihat utang gabungan mereka meningkat sebesar 250 persen dan aset yang terkait dengan infrastruktur tumbuh sebesar 262 persen antara 2012 dan 2017.
Selain itu, seperti yang terlihat di banyak negara, manajemen dan pelaksanaan proyek tetap menjadi kendala untuk menghasilkan nilai maksimal dari dana infrastruktur. Penelitian McKinsey telah menemukan bahwa pembengkakan biaya rata-rata 37 persen adalah hal biasa, sementara rata-rata proyek besar membutuhkan waktu 50 persen lebih lama untuk diselesaikan daripada perkiraan semula.
Beberapa langkah dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur negara terpenuhi. Upaya yang lebih besar dapat dilakukan untuk menarik investasi swasta, terutama dengan menggunakan model kemitraan publik-swasta. Misalnya, pada tahun 2019 sebuah konsorsium termasuk Cardig Aero Services Indonesia dan Bandara Internasional Changi Singapura dan Bandara Changi Mena menerima konsesi untuk mengembangkan dan menjalankan Bandara Internasional Komodo di Pulau Flores. Fasilitas tersebut akan kembali ke tangan pemerintah pada tahun 2044.
Selain itu, pemerintah dapat mempromosikan pendanaan yang lebih luas untuk proyek infrastruktur. Aturan yang lebih longgar tentang obligasi daerah; pertumbuhan berkelanjutan obligasi hijau, yang berfokus pada perlindungan lingkungan; dan penawaran campuran, yang dapat mencakup hibah langsung, subsidi suku bunga, dan penjaminan risiko; semua bisa dipertimbangkan.
Beberapa waktu yang lalu Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai solusi pendanaan infrastruktur. Dengan visi Indonesia Maju 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, diperlukan investasi yang besar. Terutama dalam lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi fokus ke infrastruktur dan juga lima tahun ke depan masih akan fokus ke infrastruktur, sehingga terjadi kesenjangan antara kapasitas pembiayaan dan kebutuhan pembangunan yang besar. Indonesia memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing atau FDI (Foreign Direct Investment). Alasan pertama adalah kebutuhan pembiayaan ke depan yang masih tinggi sekali. Namun tingkat FDI Indonesia, sejak tahun 2016 mengalami stagnasi hingga sekarang, secara incremental tidak terjadi pertumbuhan FDI. Di sisi lain yang mungkin banyak dipilih adalah pembiayaan dengan berhutang, namun rasio hutang terhadap PDB Indonesia sudah di atas 30%. Pembiayaan pembangunan bila mau dilakukan melalui BUMN, sudah tidak dapat dilakukan, karena debt equity ratio kebanyakan BUMN sudah melebihi batas wajar. Misalnya BUMN seperti Adhi Karya memiliki debt equity ratio mencapai 5,76 kali. Waskita mendekati 4 kali. Padahal batas maksimum debt equity ratio adalah 3-4 kali.
Keberhasilan LPI diukur dari seberapa besarnya dana yang akan masuk dari Mitra Investasi yang masuk, pada berbagai proyek infrastruktur yang akan membentuk dana kelolaan bersama yang bisa di reinvestasikan pada BUMN yang sama, sehingga bentuknya bukanlah hutang melainkan sebagai penyertaan modal dalam proyek yang dijalankan. Proses ini akan berlangsung hingga pada akhirnya proyek yang tersebut dapat diselesaikan dan tetap menghasilkan pendapatan dengan opsi pembelian kembali sehingga tetap menjadi milik perusahaan Indonesia sepenuhnya. Selain itu pertambahan dana karena keuntungan usaha akan menjadi modal yang bisa diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek lain. Proses ini membuat LPI semakin besar dan akan menjadi sumber untuk pendanaan pembangunan Indonesia di luar APBN. Dengan proses ini tentunya akan memperbesar investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.
Percepat Adopsi ID digital Untuk Ekonomi Inklusif
Dalam menciptakan ekonomi modern dan inklusif, Indonesia memerlukan penerapan ID digital untuk individu. Sekitar 20 juta orang Indonesia, sekitar 8 persen dari populasi, tidak memiliki identitas yang dapat membuka akses ke rekening keuangan formal, tunjangan pemerintah, peluang pendidikan, dan layanan lain yang memerlukan kredensial yang kredibel. ID digital untuk individu adalah salah satu saran dari McKinsey agar Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2030 sesuai analisa mereka.
Sementara prioritas tetap untuk menyediakan dokumen identifikasi tradisional untuk seluruh penduduk, upaya ini harus dilengkapi dengan gerakan menuju pembuatan sistem ID digital universal. Tidak seperti ID kertas, ID digital dapat diautentikasi dari jarak jauh, memberikan kemudahan dan keamanan untuk transaksi keuangan dan layanan lainnya. Dengan perlindungan yang tepat, ID digital membantu mengurangi penipuan, melindungi hak individu, dan meningkatkan transparansi, selain kenyamanan karena tidak harus membawa banyak ID kertas.
Bank Dunia memperkirakan ID digital dapat membuka akses ke rekening perbankan formal kepada lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia, termasuk sekitar 115 juta orang Indonesia. Selain itu, di Indonesia, ID digital dapat membebaskan sekitar 110 miliar jam kerja setiap tahun melalui penggunaan layanan pemerintah online yang lebih mudah. McKinsey Global Institute juga menemukan bahwa di pasar negara berkembang, ID digital dapat menciptakan nilai yang setara dengan sekitar 3 hingga 13 persen dari PDB pada tahun 2030 , dengan sekitar setengah dari manfaat ini langsung diberikan kepada individu. Bagi Indonesia, ini setara dengan menambahkan antara 30 hingga 130 miliar dolar Amerika untuk perekonomian.
Di Indonesia, para pemimpin publik dan swasta dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi pedoman kebijakan dan perlindungan untuk program ID digital. Komponen penting, berdasarkan pengalaman di tempat lain, adalah bahwa identitas harus dapat diverifikasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, unik untuk setiap individu, bersifat sukarela, dan melindungi privasi.
India memberikan contoh manfaat potensial dari hal ini. Pada tahun 2009 pemerintah India meluncurkan Aadhaar, 12 digit nomor identitas yang unik untuk setiap individu. Layanan gratis ini menggabungkan informasi demografis, seperti tanggal lahir dan alamat, dengan informasi biometrik, seperti sidik jari, foto, dan pemindaian iris mata. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2019, lebih dari 1,2 miliar identifikasi Aadhaar telah dihasilkan. Dan dengan diterima sebagai identifikasi yang sah untuk peraturan perbankan “know your customer”, sistem ini telah membantu membawa puluhan juta orang ke dalam sistem keuangan formal. Namun, pelanggaran keamanan dalam sistem Aadhaar yang dilaporkan pada tahun 2018, menggarisbawahi perlunya peningkatan pengamanan untuk membangun kepercayaan pada program-program ini.
Tantangan Indonesia Maju
Pandemi COVID-19 telah mendorong Indonesia ke persimpangan jalan yang tidak terduga, dan keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa di tahun-tahun mendatang. Memasuki tahun 2020, Indonesia berusaha mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkisar sekitar 5 persen per tahun, namun pandemi menghapus momentum ini.
Analisis McKinsey menunjukkan bahwa, dengan upaya yang terfokus, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia dalam satu dekade pemulihan dari pandemi. Analis-analis lain juga melihat benih-benih potensi Indonesia yang sangat besar.
Sementara potensi Indonesia tetap ada, para pemimpin harus bekerja keras untuk mencapai aspirasi ini begitu pemulihan dimulai. Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana koordinasi yang diperlukan di berbagai pemangku kepentingan dengan berbagai kemampuan dan tujuan yang sering bertentangan. Indonesia juga harus melakukan terobosan dalam eksekusi untuk mencapai tujuannya.
Melihat masa depan
Di bawah ini adalah beberapa elemen kunci yang perlu dipertimbangkan saat Indonesia berusaha menerobos eksekusi.
Memastikan transparansi. Transparansi memainkan peran penting dalam menilai apakah inisiatif memberikan nilai. Indonesia dapat mengidentifikasi sepuluh metrik teratas—baik indikator utama maupun indikator tambahan—untuk melacak kemajuan upayanya. Metrik potensial dapat berkisar dari indikator makro seperti biaya logistik sebagai persentase dari PDB; dan indikator tingkat perusahaan seperti adopsi Industri 4.0 dalam skala besar; hingga indikator mikro yang memungkinkan efek ekosistem yang lebih luas, seperti kepemilikan smartphone oleh petani. Secara kritis, metrik ini harus objektif, dibahas secara teratur sebagai umpan balik untuk menyesuaikan inisiatif lebih lanjut, dan digunakan untuk menghasilkan wawasan yang akan berguna dalam upaya di masa depan.
Pendekatan terintegrasi. Pendekatan integratif akan mendorong keberhasilan dalam inisiatif yang mencakup banyak organisasi, memperkuat kepemimpinan, koordinasi, dan dukungan lain yang memudahkan pelaksanaan inisiatif ini. Secara global, kita melihat contoh bagaimana pemerintah mendorong upaya bersama melalui unit terpusat. Misalnya, Inggris dan Malaysia menggunakan pendekatan terpadu untuk melacak prioritas terhadap indikator kinerja utama. Penting untuk dicatat bahwa, selain pemantauan, unit-unit ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya, lembaga atau badan usaha milik negara, untuk memberikan hasil, dan juga untuk memecahkan tantangan lintas-lembaga atau lintas-perusahaan.
Membangun Indonesia pemimpin masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya sekitar 5 persen pekerjaan di sebuah organisasi yang menciptakan 95 persen dampak. Penting untuk memastikan bahwa peran penting di Indonesia diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, keterampilan kepemimpinan, dan pola pikir yang tepat. Mengingat pergeseran pekerjaan di masa depan, beberapa keterampilan dasar—di luar keterampilan digital—akan menjadi lebih penting dari waktu ke waktu, misalnya, keterampilan pemecahan masalah intrinsik dan kemampuan untuk mengelola pemangku kepentingan dan mengembangkan orang. Penting bagi entitas sektor publik dan swasta untuk menemukan cara berinvestasi dalam membangun jalur kepemimpinan dengan keterampilan ini. Peluang berlimpah untuk membuka nilai menyediakan platform untuk mengembangkan pemimpin masa depan, tetapi itu akan membutuhkan perusahaan dan entitas sektor publik untuk lebih bijaksana di bangku bakat mereka.
Membuka kemitraan publik-swasta untuk memberikan nilai sosial dan ekonomi bersama. Investasi dan partisipasi sektor swasta akan sangat penting untuk keberhasilan. Indonesia harus berusaha keras untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investor yang tertarik untuk menyampaikan inisiatif ini, terutama mereka yang melihat baik pencapaian jangka pendek maupun hasil jangka panjang. Penting juga untuk menciptakan transparansi dengan memastikan dialog dua arah yang berkelanjutan antara pejabat Indonesia dan calon investor di sektor prioritas untuk memahami tantangan mereka misalnya, faktor sosial, kesehatan, atau politik, serta tarif dan kebijakan lainnya. Dialog harus menginformasikan upaya untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Sementara prioritas utama bagi Indonesia adalah memitigasi dampak virus, Indonesia dapat bangkit dari krisis dengan lebih kuat jika, pada saat yang sama, para pemimpin Indonesia membuat strategi untuk mengubah ekonomi untuk berinovasi dan membangun ketahanan pada saat yang sama. Ini juga merupakan peluang untuk melakukan terobosan eksekusi, karena kemampuan menyampaikan akan menjadi penentu kemampuan Indonesia untuk membuka momentum baru untuk pertumbuhan yang luar biasa.
Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas
Tidak pernah habis saat kita membicarakan bagaimana Indonesia akan mencapai impian menjadi negara maju. Indonesia maju memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak akan berarti bila tidak ada pertumbuhan produktivitas. Indonesia akan tetap ada dalam tingkat kesejahteraan yang stagnant bila hal itu terjadi. Produktivitas nasional dipengaruhi oleh tiga hal yang kuat yaitu Human Capital, Social Capital & Institution.
Human Capital oleh beberapa ahli diukur dengan Human Capital Index (HCI). HCI memberikan definisi baru tentang Human Capital dan mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja generasi berikutnya. Negara dapat menggunakannya untuk menilai berapa banyak pendapatan yang mereka peroleh karena kesenjangan HC, dan seberapa cepat mereka dapat mengubah kerugian ini menjadi keuntungan jika mereka bertindak sekarang.
Social Capital adalah network masyarakat, kerjasama, sejauh mana kolaborasi yang kuat yang terjadi. Social Capital adalah berfungsinya kelompok sosial secara efektif melalui hubungan interpersonal, rasa identitas bersama, pemahaman bersama, norma bersama, nilai bersama, kepercayaan, kerja sama, dan timbal balik.
Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi karena semboyan Bhineka Tunggal Ika, meski berbeda tetapi satu dan memiliki nilai gotong royong yang ada pada masyarakat. Gotong royong merupakan kekuatan yang sudah terbukti membuat Indonesia dapat melalui masa-masa sulit dengan baik. Indonesia perlu untuk menjaga semangat kesatuan dan persatuan ini agar berhasil mencapai tujuan nya sebagai Indonesia Maju.
Semangat masyarakat, dan kerjasama harus disertai dengan institusi yang memayungi perubahan. Institusi mempengaruhi reformasi, bila seperti Indonesia dengan sistem presidential dengan multi partai saat ini memang tidak mudah untuk bergerak cepat, melakukan perubahan bukan hal yang mudah karena harus mengakomodir semua pihak. Namun bisa diatasi dengan pendekatan agile government dimana pemerintahan bergerak dengan prinsip not agree on rule but agree on principal. Pemerintah sekarang sudah melakukan pendekatan ini yang tertuang pada UU cipta kerja, membuat pergerakan yang cepat untuk sebuah pembangunan.
Tiga hal utama ini : Human Capital, Social Capital & Institution, perlu berjalan dalam pengawasan bersama untuk mencapai Indonesia maju. Indonesia memiliki kelebihan atas tiga hal ini. Banyak tantangan yang dihadapi, namun Indonesia telah melalui segala tantangan dengan kemenangan. Salam Indonesia Maju!
