(Vibizmedia-Nasional) Untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial dalam penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi secara virtual dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan salah satu contoh pemerintah daerah yang mampu mengarahkan jajarannya termasuk semua kepala desa terkait langkah penyaluran bansos adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Abdullah Azwar Anas. Bupati Banyuwangi ini telah melakukan validasi data warga dengan cepat.
Azwar Anas memerintahkan membangun “papan pengumuman” berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial, mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Pra Kerja.
Papan pengumuman daftar penerima tersebut yang juga diurut berdasar Nama Desa dipasang di lapangan mesjid, tempat yang mudah diakses dan banyak dikunjungi warga Banyuwangi. Dengan demikian setiap saat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda penerima atau bila warga berhak belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
Terobosan ini membangun sistem pendataan dan penyaluran bansos yang transparan dan dapat dilihat serta dikoreksi masyarakat.
“Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos, mempercepat penyalurannya dan Insyaallah mayoritas tepat sasaran karena datanya dibuka transparan ke warga dan masyarakat dapat mengkoreksi bila ditemukan masalah. Tanpa perlu gaduh di ruang publik dan tanpa konflik antar masyarakatnya. Salut! “ ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Bagusnya lagi, Bupati melibatkan seluruh perangkat Kecamatan, Desa dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam membangun terobosan tersebut. Inovasi ini sederhana namun efektif karena prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara nyata, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, fasilitasi Pemda dan utamanya akses masyarakat untuk mengadakan koreksi langsung bila terjadi kesalahan di daftar penerima bansos,” jelasnya.
Ia juga berharap terobosan ini diikuti oleh para kepala daerah dalam mendistribusikan bantuan sosial.
“Saya mengharap Gubernur, Bupati, Walikota dan jajarannya hingga Kepala Desa dapat mencontoh terobosan kreatif seperti ini sesuai kondisi daerah masing-masing. Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program pemerintah khususnya di masa tanggap darurat Covid-19 ini. Krisis Covid-19 ini menjadi momentum ujian sebenarnya kualitas Kepemimpinan para Kepala Daerah. Banyaknya masalah yang dihadapi dalam krisis Covid-19 ini memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan presisi yang kuat bagi para Kepala Daerah,” terang Tito.
