AS dan Perancis Beda Pendapat Soal Pajak Teknologi

0
156
Ilustrasi: Kawasan Federal Hall, New York, Amerika Serikat. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/SUWANDI

(Vibizmedia – International) Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7) di luar Paris, terkait perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda dibahas usulan Perancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan bagi negara miskin.

Pertemuan menteri keuangan kelompok G-7 ini diselenggarakan di Kota Chantilly – yang terkenal dengan rumah puri bersejarah dan krim kocok Perancis. Pembicaraan diantara para menteri dari sejumlah negara terkaya di dunia itu tertuju pada isu perang dagang Amerika dan Cina, kekhawatiran akan pelambatan ekonomi dan rencana kontroversial Facebook untuk meluncurkan mata uang virtual yang disebut Libra. Berpotensi mendominasi agenda adalah legislasi baru dan kontroversial Perancis yang mengenakan pajak bagi perusahaan teknologi raksasa multinasional seperti Google dan Amazon. Inggris juga telah merumuskan proposal yang sama.

Pemerintahan Trump mulai menjajaki undang-undang Perancis tersebut, yang dapat menyebabkan tarif pembalasan. Washington mengklaim rancangan undang-undang itu secara tidak adil menargetkan perusahaan Amerika. Perancis mengatakan akan mencabut pajaknya begitu negara-negara mencapai kesepakatan mengenai rencana pajak digital global.

Menteri Ekonomi Perancis, Bruno Le Maire, menyatakan, “Ancaman bukanlah jalan yang tepat bagi para sekutu untuk mengatasi perbedaan, mengacu kepada Perancis membuat keputusan perpajakan sebagai sebuah negara berdaulat. Pertemuan Chantilly, dapat membuka peluang untuk meraih titik temu.”

Pertemuan keuangan ini juga akan membahas meningkatnya ketidaksetaraan, prioritas kepresidenan G-7 Perancis tahun ini yang mencakup bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan perubahan iklim. Di sisi keuangan, Paris menginginkan kelompok ini mendiskusikan cara untuk membangun sistem pajak internasional yang lebih adil.

Quentin Parrinello, petugas keadilan pajak untuk Oxfam Perancis, menyatakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional besar menimbulkan biaya bagi negara berkembang yang ditaksir sebesar $100 milyar per tahun.

“Kami berada pada posisi titik balik sekarang, karena opsi di atas meja bisa bersifat transformatif. Perancis sangat pandai dalam membuat pernyataan besar, namun apa yang Oxfam harapkan dari Perancis adalah mengubah kata-kata menjadi perbuatan,” kata Parrinello.

Pertemuan para menteri keuangan ini menjadi pertemuan besar G-7 yang terakhir sebelum KTT di kota Biarritz, Prancis barat daya.

Sumber:voaindonesia.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here