Kemenpan RB Berikan Sanksi Bagi PNS Yang Bolos Hari Ini

0
72
Ilustrasi PNS. FOTO: VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia-Nasional) Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 26 Tahun 2019 pada tanggal 1 Juni 2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja kembali, pada hari Senin (10/6), jika tidak akan dikenakan sanksi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H mulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019 melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan surat imbauan bagi seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni nanti.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir mengatakan, sebagai upaya penegakan disiplin dan optimalisasi pelayanan publik, imbauan Surat Menteri Nomor 26 tersebut berlaku untuk seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) di pemerintah pusat dan daerah di seluruh tingkat.

Mudzakir menjelaskan, laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dapat diinput melalui aplikasi http://sidina.menpan.go.id pada hari Senin tanggal 10 Juni selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Ia pun menegaskan, bagi PNS yang nekat berbuat tidak disiplin dengan tidak masuk kerja ada sanksi yang siap dijatuhkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, jelasnya dalam keterangan pada Minggu (9/6).

Sanksi yang diberikan, sesuai pasal 3 ayat 17 bagi PNS yang tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berupa hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Untuk yang ringan, hukumannya adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, sedangkan hukuman sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sementara untuk hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here