Saat Data Menentukan Rencana Program Seorang Calon Presiden

0
309

(Vibizmedia-kolom) Seantero Indonesia menantikan malam itu ‘Debat Perdana Capres Cawapres pemilu 2019’ yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Beberapa hal yang menarik saya cermati saat menikmati acara yang diramu off air dan sekaligus on air. Malam itu lagu yang membawa cinta akan tanah air dikumandangkan oleh Dorkas maupun Judika, membuat saya berharap Indonesia mendapatkan capres dan cawapres yang terbaik untuk kemajuan bangsa.

Acara debat yang dinantikan ini, dipandu oleh moderator Ira Koesno dan Imam Prayitno. Malam itu Jokowi-Amin berbicara hati-hati dan selalu berusaha menggunakan landasan data, dan merupakan kekuatan untuk Jokowi – Amin berpijak pada analisa yang jelas dalam melihat permasalahan bangsa. Tentu hal ini mempengaruhi solusi yang lebih membumi, yang dikombinasikan dengan pengalaman yang sudah dijalani.

Disisi lain Prabowo-Sandi menggunakan pendekatan yang berbeda, mereka menggali beberapa cerita yang ditemukan dalam dialog dengan masyarakat dan mengangkatnya menjadi permasalahan Indonesia.

Pendekatan seperti ini tentulah dapat menjadi sebuah pijakan, namun malam itu nampaknya kajiannya mesti lebih dimatangkan kembali.
Sebagai contoh, dalam debat yang membahas tentang penyebab korupsi, semua pemirsa dapat menyimak bersama, data yang dipergunakan membuat keduanya memiliki cara pandang yang berbeda.

Persoalan kesejahteraan atau kecukupan gaji para abdi negara menurut Prabowo Sandi menjadi penyebab utama mengapa seorang pejabat melakukan korupsi. Hal ini diangkat dari data seorang Gubernur gajinya hanya 8 juta rupiah, sehingga mendorongnya melakukan korupsi. Tentu kesimpulan ini perlu dikaji kembali, misalnya dilakukan penelitian siapa saja yang terkena kasus korupsi dan berapa gaji yang dimiliki.

Sebaliknya Jokowi Amin menggunakan data yang didapat langsung dari pengalaman selama 4 tahun sebagai Presiden telah melihat bahwa pejabat negara memiliki kecukupan dalam penghasilan. Persoalan korupsi perlu diteliti sejak sang pejabat mulai direkrut dan bagaimana merit sistem diberlakukan.

Analisa kubu Prabowo Sandi memicu pada gagasan perlunya gaji ASN dinaikan, dan mereka sadar pemasukan negara terbatas untuk hal ini. Solusi yang ditawarkan adalah peningkatan pendapatan pajak melalui peningkatan tax ratio hingga 16 persen.

Menurut pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam, tax ratio Indonesia bisa ditingkatkan menjadi 16 persen dari posisi terakhir 11,5 persen. Dengan catatan, harus ekstra kerja keras yakni perlunya kepastian hukum dan memperluas basis pajak, tetapi jika tidak dilakukan yang terjadi adalah dunia usaha kurang kondusif, ungkapnya, Jumat (18/1).

Dengan meningkatkan tax ratio menjadi 16 persen, Prabowo-Sandi yakin dapat memperbaiki semua gaji-gaji birokrat dan pegawai negeri di tanah air, karena adanya perbaikan kualitas hidup dan terpenuhinya kebutuhan. Ini kontradiksi dengan janji sebelumnya, keduanya ingin menurunkan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi untuk menjaga dunia usaha.

Sebaliknya, Jokowi-Amin menyanggah usulan kenaikan tax ratio tersebut. Keduanya merasa gaji ASN saat ini sudah cukup besar, apalagi pemerintah telah menaikkan gaji pokok ASN dan pensiunan TNI – Polri sebesar 5%. Penghasilan baru itu, dihitung mulai Januari dan akan dicairkan pada April mendatang. Selain itu masih ada tunjangan kinerja, yang juga akan naik sekitar 70%-90% pada tahun ini.

Terlihat disini data merupakan kebutuhan utama seorang pengambil keputusan agar tidak salah merencanakan.

Dengan data yang berbeda Jokowi-Amin berkeyakinan bahwa peningkatan gaji PNS bukannya langkah mutlak memberantas korupsi birokrasi, tetapi mulai dari proses rekruitmen yang dilanjutkan dengan perampingan birokrasi, sistem merit, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, integritas, prestasi dan rekam jejak. Serta adanya komitmen pengawasan dari internal dan eksternal untuk perbaikan birokrasi yang bersih.

Masih tersisa empat kali lagi acara debat capres-cawapres pada bulan mendatang hingga puncaknya pada tanggal 17 April 2019 pemilu untuk Presiden dan Wakilnya.

Kedepan harapan seluruh masyarakat, kedua pasangan akan tampil lebih cermat dan menawarkan solusi yang terbaik bagi Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here