Membangun SDM, Fokus Pemerintah 2019

0
83
Dokumentasi: Vibizmedia.com

Globalisasi membuat lintas batas antar negara terbuka lebar. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 4 tahun terakhir ini, tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Prinsipnya, untuk memenangkan persaingan global. Ini hanya akan diraih oleh negara yang telah siap termasuk ketersediaan infrastruktur pendukungnya.

Mengapa infrastruktur dianggap penting dalam pembangunan di Indonesia? Perdagangan Indonesia masih menghadapi persoalan, biaya logistik di dalam negeri yang tidak efisien, bahkan lebih mahal dibanding negara lain, tidak hanya terjadi pada angkutan laut dan udara, tetapi juga pada kegiatan pergudangan, pengiriman, hingga kegiatan pendukung lainnya.

Dengan adanya kelancaran mobilitas, dapat mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia. Selain disparitas, tantangan lain yang harus diatasi adalah rendahnya daya saing nasional akibat lemahnya konektivitas antar wilayah, pemanfaatan sumber daya belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta urbanisasi yang masih tinggi.

Pemerintah prioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas antar wilayah. Untuk inilah, pemerintah gencar melakukannya sampai dengan saat ini.

Pembangunan infrastruktur dianggap dapat meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia dan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan data yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa minggu yang lalu, pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK telah menghasilkan pembangunan sebagai berikut:

  1. Jalan dan Jembatan
Jalan tol Surakarta-Sragen. Dokumentasi : PUPR

Sampai dengan saat ini, pembangunan jalan mencapai sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 947 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, jembatan gantung sebanyak 134 unit.

Jembatan Maros, Sulawesi Selatan. Dokumentasi : PUPR
  1. Jalur Kereta Api

 

Jalur rel kereta Trans Sulawesi. Foto: Istimewa

Jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 754.59 kilometer spoor (km’sp), peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km’sp, Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan selesai dibangun, LRT di Jakarta selesai dibangun, LRT di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi yang rampung pada 2019 dan Mass Rapid Transit (MRT) yang juga rampung pada tahun 2019.

  1. Bandar Udara
Bandara Kertajati, Majalengka Jawa Barat. Foto: Setkab

Ada 10 bandar udara baru (Letung, Namniwel, Miangas, Morowali, Werur, Maratua, Koroway Batu, Kertajati, Aji Pangeran Tumenggung, Tebelian), juga revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan.

Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21% untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain.

  1. Pelabuhan
Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Foto: Istimewa

Ada sebanyak 19 pelabuhan baru, 8 pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019. Target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Penambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang, penambahan 3 unit kapal motor penyeberangan, penambahan 10 pelabuhan penyeberangan.

Berdasarkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas ini sudah mulai terlihat manfaatnya, yaitu terjadi pertumbuhan penumpang antara lain pada angkutan udara dari 2014 hingga 2017, naik 6,5%, kereta api naik 8,9%, penyeberangan  naik 1,3%, demikian pula Damri yang naik 1,7%.

Pertumbuhan juga terjadi pada angkutan barang yang berarti daya saing ekonomi antardaerah juga mulai tumbuh, ungkap Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika beberapa hari lalu. Pertumbuhan angkutan barang dari 2014 hingga 2017 melalui jalur darat diklaim naik 3%, jalur angkutan laut naik 3%, dan angkutan udara naik 2,7%. Angka pertumbuhan tertinggi adalah pertumbuhan angkutan barang melalui jalur kereta api, yakni sebesar 7,8%.

  1. Bendungan
Bendungan Passeloreng, Sulawesi Selatan. Dokumentasi: PUPR

Merupakan infrastruktur pendukung peningkatan ketahanan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri ini, hingga tahun 2017, ada sebanyak 43 bendungan yang dibangun, dan pada 2019 ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik. Pemerintah menyebutkan, pembangunan bendungan berdampak pada peningkatan pelayanan irigasi waduk sebesar 160.000 hektare.

Ditambah lagi, berdampak pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan meningkatkan potensi energi sebesar 145 mega watt.

  1. Embung

Sejak tahun 2015 hingga 2017 lalu, terdapat 3 kementerian yang telah membangun embung yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil membangun 846 embung, Kementerian Pertanian berhasil membangun 2.348 embung, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membangun 1.927 embung pada periode yang sama. Pemerintah juga membangun 860.015 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 2.319.693 hektare jaringan irigasi lama.

  1. Infrastruktur Telekomunikasi
Infrastruktur telekomunikasi di Desa Tiong Ohang, Kalimantan Timur. Foto: Setkab

Guna menopang produktivitas dan memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi, perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi dilakukan melalui jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama “Palapa Ring”.

Yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi).  Jaringan Indonesia bagian barat, misalnya, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74% jaringan. Untuk jaringan Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, telah dibangun 35% jaringan. Sedangkan di Indonesia bagian timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18% jaringan, sehingga dari total 514 kota/ kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. Sedangkan, 57 kota/ kabupaten sisanya adalah daerah terpencil, ungkap Erani.

Disamping itu, pemerintah tetap berupaya menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil dengan inovasi pembiayaan melalui pola kerjasama pemerintah badan usaha (KBPU). Pemerintah berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Kualitas SDM Tingkatkan Daya Saing

Indonesia pernah mengajukan diri menjadi pelopor (early adopter) untuk Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) yang dilakukan oleh Bank Dunia. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor 0,53 atau berada di urutan ke-87 dari 157 negara. Masuk dalam kategori lower middle income.

Sementara dalam indeks Global Human Capital tahun 2017 lalu versi bank dunia, Indonesia di peringkat ke-65 dari 130 negara, masih dibawah Singapura (peringkat 11), Malaysia (peringkat 33), dan Vietnam (peringkat 64).

Dari hasil tersebut, memacu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi mengatakan investasi SDM merupakan pekerjaan besar selanjutnya setelah infrastruktur.

Pembangunan infrastrukur fisik secara masif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dipastikan bukan lagi menjadi agenda prioritas utama pemerintah.

Mulai tahun depan, pemerintah fokus meningkatkan kapasitas SDM dan pengembangan ekonomi digital, tetapi tidak menghentikan pembangunan infrastruktur, pemerintah tetap melakukan perbaikan infrastruktur baik darat, laut, udara.

Seperti kita ketahui, peningkatan kualitas SDM dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Ketimpangan kualitas SDM terjadi saat ini karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berada pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah terisolasi, pendidikan dan kesehatan sulit terakses dan itu yang menjadikannya tertinggal. Maka pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas membangun fisik, ada unsur non fisiknya di sana, yakni membangun peradaban.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampai dengan tahun 2017 sekitar sepertiga penduduk Indonesia di atas 15 tahun hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD). Diantara lulusan SD yang melanjutkan hingga tamat sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 75% nya meneruskan ke sekolah lanjutan atas (SLA,SMA/SMK), tetapi hanya sekitar 80% dari 75% itu yang bertahan sampai tamat SLA.

Postur tenaga kerja Indonesia, saat ini, terbesar berpendidikan SD sebesar 28,03%, sementara SLA sekitar 25,1%.

Dari 2 kelompok pendidikan tersebut, bukan saja mutu melainkan juga keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah menjadi faktor penyumbang bagi rendahnya daya saing di Tanah Air.

Disisi lain, karena kesadaran warga tentang pentingnya pendidikan belum merata, pendidikan belum menjadi daya tarik bagi warga negara. Untuk itu, upaya pemerintah mendorong pendidikan juga harus ditingkatkan.

Pemerintah juga sedang dalam upaya menyambut bonus demografi pada tahun 2030. Tingginya populasi usia produktif tersebut dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah meluncurkan roadmap untuk pengembangan vokasi di Indonesia 2017-2025. Roadmap ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.

Roadmap tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.

Selain vokasi, pendidikan-pendidikan yang lebih berorientasi pada perubahan zaman juga menjadi prioritas. Ini berbicara mengenai kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi, perguruan tinggi bisa mengubah kurikulum menjadi lebih fleksibel. Salah satunya adalah penyesuaian kurikulum sesuai dengan industri yang sejalan dengan perkembangan industri 4.0 dan ekonomi digital.

SDM Kunci Peningkatan Ekonomi Indonesia

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci kemajuan perekonomian Indonesia. Dengan SDM yang berkualitas menjadikan Indonesia negara dengan tingkat penghasilan tinggi.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BI-IMF di Hotel Fairmont bulan Februari lalu, Presiden Joko Widodo menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah menembus USD 1 triliun per tahun atau mencapai Rp 13.120 triliun pada tahun 2017. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara urutan ke-15 raksasa dunia atau G20 serta masuk dalam kelompok trillion dollar club.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 lalu, pendapatan per kapita Indonesia  mencapai Rp 47,96 juta per tahun atau sekitar Rp 4 juta per bulan atau senilai USD 3.605,06. Trus meningkat 8,1% pada tahun 2017, dari jumlah penduduk 261,8 juta jiwa, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai Rp 51,89 juta per tahun setara USD 3.876,8.

Pendapatan per kapita itu dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di seluruh dunia dalam periode waktu tertentu.

Data Internasional Mutual Fund (IMF) per Oktober 2017 menyebutkan, dari sebelas negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. Berikut urutan pendapatan per kapita negara Asia Tenggara:

  1. Singapura – USD 93.680
  2. Brunei Darussalam – USD 77.700
  3. Malaysia – USD 30.430
  4. Thailand – USD 18.730
  5. Indonesia – USD 13.120
  6. Philipina – USD 8.780
  7. Laos – USD 7.910
  8. Vietnam – USD 7.380
  9. Myanmar – USD 6.850
  10. Timor Leste – USD 4.990
  11. Kamboja – USD 4.300

Pendapatan per kapita Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga, Singapura, Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Sementara itu, dari pendidikan Indonesia berada pada peringkat 40 di dunia.

Berdasarkan prediksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia akan menempati posisi lima besar dunia pada 2045 mendatang dengan nilai PDB mencapai USD 9,1 triliun dan pendapatan per kapita mencapai USD 29.300. Itu akan setara dengan negara Italia, Spanyol dan Korea Selatan.

Sekali lagi, human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth, ungkap Sri beberapa waktu lalu di Nusa Dua, Bali.

Untuk itu, dalam rangka mendukung SDM, pemerintah telah menyiapkan 20% dalam APBN 2019 sebesar Rp 487,9 triliun untuk sektor pendidikan terutama bagi kesejahteraan guru dan perbaikan manajemen sekolah agar produktivitas meningkat. Angka tersebut meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2014 lalu yaitu sebesar Rp 353,4 triliun.

Implementasi kebijakan tersebut mengalami tantangan akibat adanya keterbatasan yakni koordinasi pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan industri dan mutu sekolah negeri yang tidak sama dengan swasta.

Mengapa langkah tersebut diambil pemerintah? Dalam sidang paripurna DPR di gedung MPR/DPR sekitar 2 bulan lalu, Presiden sampaikan aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusia.

Peningkatan Kompetensi SDM Harus Dipercepat, RAPBN 2019: untuk Pembangunan SDM

Pemerintah mendorong agar proses peningkatan SDM Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan lembaga swasta dan dunia usaha sehingga proses peningkatan kualitas SDM dapat dipercepat dan dapat menghasilkan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai langkah pemerintah, tahun depan akan memfokuskan RAPBN pada pembangunan SDM yang meliputi anggaran pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan, yang tren anggaran relatif naik.

Anggaran tersebut meliputi apa saja? peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan redistribusi guru antar daerah, pengalihan BOS dari Kemendikbud ke DAK pada tahun 2016, BOS berdasarkan kinerja pada 2019 mendatang, Program Indonesia Pintar 19-20 juta siswa/tahun, diikuti dengan peningkatan ketepatan sasaran, percepatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan universitas.

Sebagian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan DAK disupervisi Kementerian PUPR, perluasan beasiswa afirmasi/bidik misi yang meningkat dari tahun 2015 sebanyak 269 ribu dan tahun 2019 mencapai 417 ribu,  penguatan LPDP dalam bentuk SWF selaku pengelola dana abadi Pendidikan mulai tahun 2017, serta akan menyalurkan 27 ribu beasiswa sampai dengan tahun 2019.

Bantuan Ahli, Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

Dalam kunjungannya awal September yang lalu, pendiri Alibaba Jack Ma siap membantu memecahkan permasalahan SDM yang ada di Indonesia. Menurutnya, solusi pada peningkatan mutu pendidikan dan memperkaya keahlian melalui pelatihan.

Selain itu, Jack mendorong pentingnya belajar wirausaha bagi anak-anak muda Indonesia dan mengembangkan SDM berbasis teknologi mulai dari inklusi keuangan, revolusi industri 4.0, perkembangan e-commerce.

Peningkatan Kualitas SDM, Tarik Banyak Investasi

Apa yang didapat melalui peningkatan kualitas SDM di Indonesia? menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing produk lokal. Inilah yang sedang dikembangkan oleh Indonesia.

Pemerintah sedang berupaya untuk menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia.  Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan agar semakin banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia.

Karena Indonesia sedang membutuhkan banyak modal untuk memastikan seluruh pelosok mendapatkan pembangunan yang memadai karena berbentuk negara yang kepulauan, sehingga pembangunan bisa saja terhambat karena alasan akses dan mobilitas.

Penanaman modal asing di Indonesia secara garis besar terdiri dari beberapa sektor, yang berfokus pada sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi dan produk.

Mengapa Indonesia membutuhkan investor asing? daya konsumsi masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah, infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi menghabiskan anggaran yang besar.

Investor asing menanamkan modalnya dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia, dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Selain itu, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja.

Seperti yang pernah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing produk lokal.

Untuk itu, ketersediaan tenaga kerja berkualitas dengan memaksimalkan informasi pasar tenaga kerja, standar kompetensi kerja, akreditasi dan sertifikasi sangat diperlukan.

Karenanya, pemerintah harus mengerakkan semua institusi akademik yang ada seperti universitas, lembaga pendidikan kejuruan seperti SMK, Politeknik, dan lembaga pelatihan kejuruan seperti BLK, dan LPK pemerintah/swasta/industri lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM.

Ditengah berkembangnya pasar tenaga kerja Indonesia saat ini, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 69,20% pada Februari 2018 lalu. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai titik terendah dalam sejarah bangsa kita yakni 5,13% dan diharapkan akan terus menurun seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong peningkatan SDM.

Dalam 4 tahun terakhir, jumlah pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi terus meningkat sekitar 3% setiap tahun.

Perlu kita sadari, dunia pendidikan sangat berperan dalam mengubah kualitas SDM Indonesia, seperti pendidikan di mulai dari SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Untuk itu, selain sekolah, dunia perguruan tinggi harus beradaptasi dengan perubahan yang ada, menyesuaikan program studi yang ditawarkan dengan perkembangan zaman, tidak monoton.

Salah satu dosen Universitas Harvard, Amerika Serikat Profesor Lant Pritchett melakukan penelitian mengenai pendidikan bahwa Indonesia butuh 128 tahun untuk bisa sejajar dengan rata-rata negara berkembang dan maju dalam sistem pendidikan.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pendidikan Indonesia harus mementingkan 2 aspek penting yaitu akses dan kualitas. Keduanya  tidak dapat dipisahkan untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik.

Perguruan tinggi merupakan pionir dalam perubahan besar, seperti halnya yang terjadi pada perguruan tinggi internasional dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global, sebagai contoh, Kent State University di Ohio, Amerika Serikat yang menyediakan program manajemen perhotelan dan pariwisata di tingkat master dengan penekanan pada implikasi regional, nasional, hingga global dalam industri di lapangan.

Selain itu, University of Southern California yang membuka program game studies, yang secara khusus mempelajari soal game yang biasa dimainkan anak-anak muda. Dunia game sekarang ini telah menjadi industri besar yang menuntut perguruan tinggi untuk masuk ke dalamnya.

Sebagai produsen kopi terbesar ke-4 dunia, sudah saatnya, kita bertumpu pada kekayaan kopi lokal Indonesia atau yang dikenal dengan specialty coffee dan mulai mengeksplorasi industri populer ini. Perguruan tinggi, harusnya tidak kalah inovatif dengan SMK, dimana SMK Pertanian Pembangunan Negeri di Sumedang, Jawa Barat memasukkan budidaya kopi, barista dan enterpreneur ke dalam mata pelajaran.

Kabar baiknya pada semester genap tahun akademik 2017-2018, program S1 Business Universitas Prasetya Mulia secara resmi meluncurkan mata kuliah Coffee Business and Management. Di sana, produk kopi dipelajari, diteliti, dan diajarkan mulai dari cara bertanam, pemetikan, pengolahan, hingga distribusi ke pasar.

Kelangsungan hidup dan geraknya pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya perubahan, tanpa adanya perubahan, ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh.

Selain dari regulasi pemerintah untuk investasi, diperlukan juga pemahaman bahwa pertumbuhan produktivitas adalah hasil pertumbuhan investasi di skill labor yang pada tahun 2030, diperkirakan akan ada permintaan skill labor dan semi skill labor hingga 113 juta. Jumlah ini meningkat sebanyak 60 juta dibandingkan dengan kondisi sekarang yang masih berjumlah sekitar 55 juta.

Bagaimana upaya mengatasi kekurangan sekitar 60 juta orang skill labor di tahun 2030? Kuncinya adalah pendidikan, masih ada 12 tahun kedepan untuk mengejarnya, waktu akan berjalan dengan cepat. Harus dimulai dari sekarang. Setiap negara sedang berlomba-lomba meningkatkan kapasitas SDM nya.

Dari kereta api kita bisa becermin, sesungguhnya Indonesia mampu berubah. PT Kereta Api Indonesia (KAI), dulu identik dengan pelayanan ala kadarnya, kondisi gerbong kereta api yang kumuh, praktik percaloan merajalela dan juga tingginya tindak kriminalitas yang seolah tak terjamah baik di dalam stasiun maupun di atas kereta yang tengah melaju.

Kini menjadi salah satu simbol perubahan, yang banyak dibahas di berbagai media massa dan menjadi rekaman salah satu transformasi paling fenomenal dalam sejarah transformasi BUMN di Indonesia dan yang terpenting adalah mampu mengedukasi masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya perubahan masif dalam pendidikan SMA/SMK serta perguruan tinggi di Tanah Air. Tidak terjebak dalam pendidikan monoton, harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara nasional maupun global.

Di tambah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang kini dikuasai perangkat digital. Pengembangan ilmu pengetahuan bisa dimulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan universitas siber, riset dan pengembangan hingga inovasi.

Inovasi yang berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia, seperti komoditasnya, demografinya, keunggulan dari masing-masing daerah baik budaya, pariwisata serta kekayaan daerah kepulauan yang dimiliki Indonesia. Apakah SDM kita mampu? Melalui semangat pemerintah untuk membangun, niscaya kedepannya Indonesia tidak lagi terus menjadi negara berkembang, tetapi akan menjadi negara maju pada tahun 2030 mendatang.

Mark Sinambela/VMN/VM/Partner in Management and Technology Services, Vibiz Consulting Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here