Jurus Jitu Memberangus Korupsi

0
57

(Vibiznews – Banking & Insurance) – Saat ini Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK). RUU  Pembatasan Transaksi Uang Kartal tersebut memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu upaya pencegahan maupun penindakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, demikian penjelasan Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua PPATK  (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Pemerintah memang berencana membatasi transaksi dengan menggunakan uang tunai. RUU PTUK menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan transaksi uang kartal di atas Rp 100 juta atau yang nilainya setara, baik satu kali maupun beberapa kali transaksi, dalam satu hari. Setiap orang maksudnya di sini adalah orang perorangan maupun korporasi.
Menurut Kiagus, ada sejumlah faktor yang mendorong dibentuknya undang-undang tersebut:

Pertama, hasil riset analisis PPATK menemukan, ada peningkatan tren transaksi uang kartal. Tren ini disinyalir untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana. Pelaku berusaha memutus pelacakan aliran dana ke pihak penerima dana dengan melakukan transaksi tunai. Ini berbeda dengan transaksi nontunai dalam jumlah besar yang bisa dilacak PPATK.

Kedua, pembatasan transaksi tunai berguna untuk mengeliminasi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Karena selama ini PPATK seringkali mengalami kesulitan dalam melacak aliran dana kasus korupsi dalam bentuk tunai karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

Read more

 

Sumber : PPATK
Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting Group
Editor : Asido Situmorang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here