Peran Pemerintah dan Masyarakat Hadapi KDRT dan Perdagangan Manusia

0
87

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, Mirisnya Indonesia menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri juga menjadi negara tujuan perdagangan orang dari luar negeri.

Perdagangan orang (human trafficking), apa itu? segala bentuk jual beli terhadap manusia, juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Tidak sedikit pelaku perdagangan orang telah ditangkap tapi tindak kejahatan kemanusiaan yang satu ini tidak kunjung dapat dihapus. Bahkan ada indikasi tenaga kerja Indonesia dan orang-orang yang menjadi korban cenderung terus meningkat.

Tindak kejahatan kemanusiaan ini sudah berskala global, lintas negara, dan melibatkan jaringan internasional yang benar-benar kuat.

Dalam wawancara khusus Vibizmedia,com dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini, isu trafficking atau perdagangan orang sudah sangat krusial dan merupakan isu nasional.

Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah, menjadi negara tujuan yang paling diminati untuk perdagangan orang ke luar negeri, sedangkan Indonesia menjadi negara tujuan perdagangan orang dari Thailand, China, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol dan Ukraina, menurut sumber Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia (2017).

Seperti apa aktivitas perdagangan orang tersebut? Diawali dari perekrutan, pengiriman, pemindahantangan, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman. Bentuk-bentuk pemaksaan lainnya adalah penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penerimaan pembayaran serta persetujuan secara sadar.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung mulai dari 2012 – 2017, jumlahnya meningkat dari 18.718 kasus menjadi 54.041 kasus pada Juni 2017.

Perempuan dan anak kelompok paling rentan dari kekerasan & eksploitasi

Mengapa human trafficking marak terjadi di Indonesia? Masalah terbesar karena kurangnya kesadaran, baik bagi yang menjadi korban maupun yang menjalankan perdagangan manusia. Pengetahuan/pendidikan yang terbatas, faktor ekonomi atau kemiskinan, keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat, faktor budaya, peran perempuan untuk mencari nafkah. Kodratnya perempuan mengurus rumah dan membantu mencari nafkah tambahan, tanggung jawab keberlangsungan hidup keluarga menjadi alasan untuk berimigrasi.

Menurut Menteri Yohana, trafficking termasuk “transnational crime” yang illegal yang harus dijawab. Bisa lihat kenyataan di lokalisasi-lokalisasi, prostitusi cukup banyak dan korbannya perempuan dan anak-anak, yang dipakai digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan mereka, perempuan-perempuan diperjual belikan begitu saja, seperti diperdagangkan.

Situasi ini meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang. Isu perempuan dan anak yang selama ini muncul di permukaan ibarat fenomena gunung es, berdasarkan angka diatas menunjukkan perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

“Three Ends” langkah pemerintah antisipasi trafficking

Pemerintah tidak tinggal diam, Menteri Yohana menceritakan bahwa dirinya terjun langsung ke semua lokalisasi untuk memberikan pencerahan dan mengajak kaum perempuan untuk pulang dan melakukan hal-hal terpuji dan membangun keluarga untuk masa depan anak-anak mereka.

Setahun setelah kunjungannya ke beberapa provinsi, kabupaten dan kota, berdialog dengan para perempuan dan anak-anak yang ada di daerah tersebut, ada 3 isu yang didapatinya setelah melakukan mapping dan survey, ungkapnya saat wawancara khusus dengan Vibizmedia.com di kantornya.

Menteri Yohana ungkapkan masih ada kekerasan perempuan dalam rumah tangga termasuk anak-anak, menurutnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan isu trafficking yang sangat tinggi, jelasnya.

Dari hasil survey dan mapping inilah muncul program unggulan Kementerian PPPA yang diberi nama “Three Ends”, pada tahun 2016 lalu. Dengan konsep pertama “Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak”, kedua “Akhiri perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak” dan ketiga “Akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan”.

Bantuan sarana/prasarana operasional dari pemerintah

Wujud konkret pelaksanaan komitmen tersebut, mempersiapkan bantuan sarana/prasarana bagi pemerintah daerah berupa penyediaan kendaraan operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN). Molin adalah kendaraan operasional bagi perlindungan perempuan dan anak dengan 3 fungsi utama yaitu sosialisasi, koordinasi layanan dan penjangkauan korban.
Tujuannya adalah memperluas jangkauan pelayanan korban kekerasan, memfasilitasi korban kekerasan melalui konseling, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi unit layanan korban kekerasan yang dimulai pada bulan Oktober 2016 lalu.

Pada pelaksanaan tahap I tahun 2016, sebanyak 34 Provinsi dan 170 Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi bantuan MOLIN dan TORLIN diantaranya Kabupaten Gianyar, Kotamobagu, Kabupaten Sampang dan lainnya, yang selanjutnya dihibahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi Barang Milik Daerah. Bantuan sarana/prasarana  tersebut guna memperkuat efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Indonesia Layak Anak (IDOLA), Target 2030

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak, dibuat sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dari sebanyak 126 kabupaten/kota yang memperoleh KLA 2017 dari KPPPA, beberapa diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, dikenal sebagai provinsi penggerak KLA, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Depok, Bogor, Kota Bandung.

Perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan.

Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten/kota, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pemerintah melalui Kementerian PPPA meminta seluruh bupati atau walikota untuk turun langsung ke desa dalam merealisasikan KLA sehingga Indonesia Layak Anak (IDOLA) dapat terwujud tahun 2030.

Untuk perlindungan anak. informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan di masyarakat, mulai dari mensosialisasikan hak – hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak menjadi korban. Meskipun demikian sebagian besar praktek tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak dan masyarakat karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah setempat.

Perlindungan pemerintah terhadap hak-hak anak

Berdasarkan penelitian dari Kementerian PPPA, menggagas strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan).

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Dengan sasaran, meningkatkan kemampuan anak untuk melindungi hak – haknya termasuk melindungi dirinya sendiri, keluarga yaitu penguatan ketrampilan pola asuh anak dan penguatan ketrampilan hidup serta sasaran bagi masyarakat yaitu membangun dan memperkuat norma yang ada di masyarakat.

Sekalipun banyak program yang dijalankan, masih terdapat tantangan, juga termasuk belum efektifnya strategi pemberdayaan gender dan hak anak ke dalam berbagai bidang pembangunan.

Penguatan ekonomi perempuan

Masih minim perhatian terhadap upaya penguatan ketrampilan orang tua dan ketrampilan hidup anak secara menyeluruh serta penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma yang berlaku. Pemerintah harus segera mengambil langkah, salah satunya memberdayakan perempuan-perempuan dengan kegiatan-kegiatan dan juga bisa membangun keluarga-keluarga.

Kapasitas perempuan Indonesia perlu ditingkatkan melalui penguatan ekonomi perempuan melalui Program Pengembangan Industri Rumahan (IR), ini menjadi wujud komitmen pemerintah mengentaskan masalah kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Bantuan tersebut berupa alat masak dan pelatihan sehingga ibu rumah tangga bisa memperoleh pendapatan melalui usaha.

Sebab ekonomi keluarga yang masih rendah mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan secara penuh masih tergantung pada suami, program ini dapat menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak lewat program akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Menteri Yohana targetkan tahun 2030 menjadi Indonesia Layak Anak, tidak ada kekerasan, Indonesia negara ramah terhadap perempuan dan anak, dimana hak-hak terpenuhi, tumbuh kembang dan menjadi perhatian negara. Tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan anak-anak terhadap perempuan. Perempuan-perempuan dan anak-anak yang terlantar dikemudian hari akan menjadi beban negara, terang Menteri Yohana.

Perlu upaya peningkatan dengan menghukum lebih banyak para pelaku perdagangan orang, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pelatihan bagi para pegawai pemerintah dan penegak hukum, menyelenggarakan kampanye untuk membangkitkan kesadaran publik dengan menargetkan masyarakat yang memiliki risiko lebih besar menjadi korban perdagangan orang, seperti lewat para aktivis menggelar konser musik menyanyikan lagu-lagu yang berisi pesan moral agar semua pihak memberi perhatian terhadap masalah human trafficking. Selain itu, kampanye di negara-negara tujuan utama seperti Thailand, China, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol dan Ukraina, bekerjasama dengan Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dengan menyebarkan video kampanye anti perdagangan orang bagi pengguna media sosial, kampanye melalui media seperti poster dan brosur informasi.

Membentuk satgas-satgas tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai di tingkat desa, mulai dari pencegahan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan menyediakan sarana komunikasi, informasi dan edukasi terhadap bahaya perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Edukasi terkait penyebab, bahaya, dampak, modus operandi, bentuk eksploitasi, pelaku, sasaran korban hingga hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Perlunya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbagi data serta informasi antar instansi pemerintah sehingga penyediaan pengaksesan data realtime serta peran penting masyarakat untuk tetap kritis dan berani melaporkan ke pihak berwajib apabila mengetahui terdapat kasus perdagangan orang, untuk itu diperlukan nomor hotline kekerasan rumah tangga dan perdagangan manusia, disertai dengan alamat email/web dan alamat pengaduan yang dapat di akses per daerah atau per provinsi. Dari data tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

Mark Sinambela/VMN/VM/Partner in Management and Technology Services, Vibiz Consulting Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here