Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Penting bagi Masa Depan Negara

0
27

(Vibizmedia – Economy) – Memperluas kelas menengah Indonesia dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan. Ini adalah pesan utama dari dua laporan baru Bank Dunia mengenai kelas menengah di Asia Timur dan Indonesia yang dibahas dalam rilis resminya (4/12).

Setelah menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia dalam dua dekade terakhir, saat ini satu dari lima orang Indonesia masuk dalam kelompok kelas menengah. Sementara itu, 45 persen penduduk lainnya merupakan kelompok yang ingin menjadi kelas menengah: mereka tidak lagi miskin atau rentan jatuh miskin. Anggota dari “kelas beraspirasi” ini belum mencapai tingkat kemapanan ekonomi dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah.

Dengan adanya 35 persen penduduk yang masih miskin atau rentan jatuh miskin, perhatian yang berkelanjutan diperlukan untuk memberi mereka kesempatan lebih besar agar keluar dari kemiskinan. Selain itu, perluasan kelas menengah merupakan hal yang sejalan dengan agenda pengentasan kemiskinan.

Saat ini, setidaknya 52 juta orang masuk dalam kelas menengah yang berkontribusi pada 43 persen dari total konsumsi rumah tangga. Kelas menengah yang lebih besar akan membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi. Kelas menengah juga dapat menjadi pendukung kuat tata kelola yang lebih baik, memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan layanan umum seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja.

Sebaliknya, jika kelompok yang ingin menjadi kelas menengah gagal naik tingkat ekonominya, hal ini mungkin akan berdampak pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan terpecah.

“Kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini. Ini termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja juga akses perlindungan sosial yang memadai. Dengan dukungan tersebut, kelompok kelas menengah akan tumbuh dengan cepat dan mendorong negara dan wilayah ini menuju masa depan yang lebih cerah,” kata Rodrigo A. Chaves, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, sebagaimana dikutip dari rilis resminya (4/12).

Pesan utama kedua adalah untuk membantu jutaan orang Indonesia masuk ke dalam kelas menengah, diperlukan adanya pekerjaan yang memberikan pendapatan kelas menengah. Yang juga diperlukan adalah melengkapi pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ini berarti pentingnya peningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan peningkatan pertumbuhan yang terkait dengan peningkatan lingkungan usaha, termasuk reformasi undang-undang ketenagakerjaan dan pengurangan pembatasan investasi, juga merupakan unsur penting. Akhirnya, juga diperlukan akses jaminan sosial yang memadai untuk melindungi kelas beraspirasi ini dari guncangan kesehatan dan pekerjaan yang mengancam mobilitas ke atas mereka.

Menyediakan pendidikan dan infrastruktur berkualitas tinggi untuk terlaksananya pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja membutuhkan sumberdaya. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan kontrak sosial baru untuk penyediaan layanan yang lebih baik dengan imbalan partisipasi lebih besar dari kelas menengah untuk saat sekarang dan di masa depan, dengan berkontribusi melalui pajak sebagai sumberdaya negara.

“Kontrak sosial baru yang memenuhi kebutuhan semua penduduk Indonesia sangat dibutuhkan – yang memfasilitasi kelas menengah membayar pajak sebagai sumberdaya pemerintah untuk memberi layanan umum berkualitas tinggi dan mendorong pertumbuhan inklusif. Pada gilirannya, ini akan membantu kelas menengah tumbuh dan berkembang,” kata Matthew Wai-Poi, Ekonom Senior Bank Dunia dan penulis laporan mendatang Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class.

Bank Dunia akan meluncurkan Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class pada awal 2018. Penelitian untuk laporan tersebut didanai oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade.

 

Source: World Bank

Editor: J. John

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here