Hitung Pajak Bagi Penulis Dan Pekerja Seni?

0
416

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membuka dialoq singkat bekerja sama dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf dan Dirjen Pajak, KenDwijugiasteadi dengan para penulis, pelaku ekonomi kreatif yang berlangsung di KPDJP Jakarta, Rabu malam kemarin (13/9/2017).Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, membuka dialoq singkat bekerja sama dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf dan Dirjen Pajak, KenDwijugiasteadi dengan para penulis, pelaku ekonomi kreatif yang berlangsung di KPDJP Jakarta, Rabu malam kemarin (13/9/2017).

Pertemuan yang bersifat dialog ini berjudul  “Perlakuan Pajak Bagi Penulis dan Pekerja Seni Lainnya”.
Topik bahasan ini menjadi sangat menarik setelah penulis Tere Liye menurunkan protes melalui  media sosial tentang ketidakadilan pajak. Bahkan Tere Liye memutuskan untuk berhenti menerbitkan buku.

Isu ini begitu cepat meluas dan mendapatkan respons dari berbagai pihak. Masyarakat awam yang bukan masuk kategori penulis juga memberikan berbagai komentar di media sosial.

Sri Mulyani menanggapi protes tersebut dengan sangat positif dan segera menyelenggarakan acara ini bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif yang persiapan bersamanya hanya memakan tempo 3 hari.
Dari judul dialog ini sebenarnya ada dua wilayah pajak yang dibahas:1. Penulis dan Pekerja seni adalah salah satu dari Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 yang bukan pegawai tapi menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
2. Penulis dan Pekerja Seni adalah Wajib Pajak Pribadi yang menghitung Penghasilan Netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dimana Persentase nya diatur dalam PER17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Pertama-tama kita perlu mendapatkan definisi yang pasti mengenai apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21.Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru  ( PTKP 2016 ) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 adalah:
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Kemudian siapa yang disebut Pemotong PPh Pasal 21?

Pemotong PPh Pasal 21 adalah

1.Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;Khusus untuk penulis dan pekerja seni.

Dimata pajak mereka semua adalah Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 yang di klasifikasikan sebagai ”Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

a. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;b. pengarang, peneliti, dan penerjemah;Jenis penghasilan yang diterima oleh penulis dan pekerja seni adalah:1. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

Pada pertemuan tersebut Menkeu memberikan arahan supaya para pekerja seni dan penulis memilih pembuatan SPT Tahunannya dengan memakai Formulir 1770 dengan menghitung Penghasilan Neto dengan memakai Norma Penghitungan Neto yang terakhir yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yaitu PER 17/PJ/2015 dan juga mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru  ( PTKP 2016 ) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Dengan demikian penulis harus menyimpan semua Bukti Potong yang diterima dari Pemotong PPh Pasal 21 dalam hal ini Penerbit dan juga mencatat semua Penghasilan Neto yang diterima selama setahun / satu masa pajak.

Bagaimana Pemotong PPh Pasal 21 – Tidak Final, melakukan pemungutan pajak atas setiap imbalan yang diterima?Contoh :Juwita yang tinggal di Jakarta, adalah seorang penulis buku dan penyanyi.Sebagai penulis buku dia yang  menerima imbalan dari Penerbit A atas setiap penjualan bukunya selama 1 tahun sebagai berikut :

Tahun/  Objek Pajak Dasar Pengenaan  Tarif
 Bulan  Penghasilan Bruto /  Pajak
 Imbalan Penulis 50% 5%
 Jan                    15.500.000                7.750.000      387.500
 Maret                    20.000.000              10.000.000      500.000
 Mei                    11.000.000                5.500.000      275.000
 Juli                    15.000.000                7.500.000      375.000
 Agustus                    22.000.000              11.000.000      550.000
 November                    17.000.000                8.500.000      425.000
 Total                 100.500.000              42.500.000   2.512.500

 

 

Penerbit A wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) – Formulir 1721-VI kepada penulis Juwita dengan demikian di sepanjang tahun 2016 Juwita sudah menyimpan 6 lembar Formulir 1721 –VI untuk nanti dipakai dasar pembuatan SPT Tahunan Masa 2016.

Kalau dalam satu tahun, Juwita hanya memperoleh penghasilan/imbalan dari penjualan bukunya saja, maka dalam SPT Tahunannya Juwita akan melaporkan imbalan sebagai penulis ini sbb:
Penghasilan Neto Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan = Rp.42.500.000
PTKP = Rp.54.000.000
Karena Penghasilan Neto Juwita dibawah PTKP maka Juwita tidak memiliki PPh Kurang Bayar untuk untuk tahun 2016. Namun untuk penghasilannya sebagai penulis, Juwita sudah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yaitu melalui Penerbit A, sudah membayar hutang pajaknya sebesar Rp.2.512.500.

Tapi bila ternyata selain penulis, Juwita yang juga seorang penyanyi itu selama satu tahun memperoleh honor sebanyak Rp.190.000.000 maka hitungan hutang pajaknya menjadi :
Penghasilan Neto sesuai dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk kota Jakarta adalah sbb:
35%xRp.190.000.000 = Rp. 66.500.000

Hutang Pajak Juwita adalah:
Penghasilan Neto sebagai Penulis/Pekerjaan = Rp. 42.500.000
Penghasilan Neto sebagai Penyanyi / Pekerja Bebas = Rp. 66.500.000
Total Penghasilan Neto = Rp.109.000.000
PTKP = Rp. 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp. 55.000.000
Hutang Pajak – tarif 5% dan 15% = Rp. 3.250.000.
PPh yang sudah dipotong Penerbit = Rp. 2.512.500
PPh yang dibayar sendiri = Rp. 1.762.500

Juwita diwajibkan untuk melunasi hutang pajaknya sebelum 31 Maret 2017 yaitu sebesar Rp.1.762.500 ke Kas Negara setelah membuat ID Billing yang tersedia di web djponline.pajak.go.id dengan mendapatkan EFIN terlebih dahulu dari Kantor Pajak.

Bahkan dapat dilaporkan secara online dengan memakai fasilitas efilling tanpa harus datang ke KPP dimana Juwita terdaftar yang dapat dilihat dari NPWP.

Dengan tulisan ini diharapkan setiap penulis dan pekerja seni mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

Konsultasi Pajak lebih lanjut dapat menghubungi Iin di 0812-1352-0034

Selasti Panjaitan/ VMN/VBN/ Senior Analyst Stocks-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here