Mendagri: 38% Penyerapan Anggaran di Daerah Tidak Fokus Kepada Rakyat

0
709

(Vibizmedia – National) – Kemendagri meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk benar-benar fokus dalam melaksanakan program prioritas sesuai kehendak rakyat. Hasil temuan, hampir 38 persen daerah penyerapan anggarannya tidak fokus dan berpihak kepada rakyat.

“Di daerah ini banyak yang asal kerja, temuan kami dengan KemenPAN RB ada sekitar 38 persen daerah yang penyerapannya habis, tapi programnya tidak fokus dan sesuai kemauan rakyat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantornya, Senin lalu, seperti yang dirilis Puspen Kemendagri (5/9).

Tidak hanya itu, problem di daerah yang menjadi tanda tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. Ini juga temuan Irjen Kemendagri bersama KPK dan BPKP.

“Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dan swasta lebih mahal pemerintah, kalau swasta wajar ya. Maka dengan model e-katalog, e-planing ditambah KPK juga masuk ini bisa dicegah,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, sampai saat ini pemerintah konsisten untuk terus mendorong percepatan dan pertumbuhan di daerah. Ini kata dia bisa dilihat keseriusan Presiden Joko Widodo dimana anggaran tahun ini 70 persen lebih difokuskan ke daerah.“Ini harus diimbangi keseriusan dari para kepala daerah untuk bisa mensinkronkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.

Tjahjo melihat kondisinya saat ini memang sangat menyedihkan, karena banyak daerah yang anggarannya masih mengendap dan baru dicairkan pada bulan Oktober dan November mendatang.

“Tidak bisa disalahkan, karena tidak semua daerah. Ada juga daerah yang tendernya di awal, tapi pihak ketiga belum mau mengambil dulu karena ketakutan,” ujarnya.

Kemendagri, kata Tjahjo, juga telah mengubah aturan-aturan yang membuat ruwet dan menghambat jalannya investasi. Ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta agar semua aturan yang berkaitan dengan mempermudah tahun ini bisa diselesaikan. “Jika ingin makmur dan sejahtera jangan menghambat investasi,” tutupnya.

Gap Manajemen Pembangunan

Analis dari Vibizmedia melihat memang ada risiko gap manajemen pembangunan daerah di sini. Di satu sisi, dari Presiden serius membangun daerah dengan mengalokasikan anggaran 70 persen lebih ke daerah, sedangkan di daerah sendiri –secara rata-rata- hampir 40 persen anggaran kurang fokus kepada pembangunan. Dapat diduga lebih kepada belanja pegawai dan yang tidak secara langsung menggenjot pembangunan investasi daerah. Belum lagi adanya aturan-aturan lokal daerah yang kurang sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberi kelonggaran pada aturan investasi.

Di tengah, mungkin, gejala kurang sinkronnya manajemen dari Pemerintah Pusat dengan Daerah, bagaimanapun harus disyukuri adanya kepemimpinan yang kuat dari seorang Presiden Jokowi. Presiden yang dikenal sebagai pekerja keras tanpa henti ini, bisa mengambil keputusan berani untuk memangkas ratusan regulasi demi kemudahan berbisnis, serta melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan proses pembangunan sampai ke daerah-daerah pinggiran Indonesia.

Diharapkan daerah-daerah segera berbenah diri untuk memastikan efektifnya alokasi anggaran pembangunan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat banyak. Semoga demikian.

Pembangunan Infrastruktur di Papua. FOTO : SETPRES/RUSMAN

 

 Sumber: Puspen Kemendagri

Editor: J. John

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here