Kementerian Negara/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Terbesar pada RAPBN 2018; Gambaran Pembangunan yang Berimbang

0
712

(Vibizmedia – National) – Nota Keuangan telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Garuda MPR/DPD/DPR, Jakarta, Rabu (16/8) lalu. Tercatat di antaranya sebanyak 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam Rancanga Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yang terbesar kembali dialokasikan kepada Kementerian PUPR.

Selengkapnya sepuluh K/L yang mendapat anggaran terbesar tersebut itu adalah: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp106,911 triliun; 2. Kementerian Pertahanan Rp105,727 triliun; 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp77,751 triliun; 4. Kementerian Agama Rp62,154 triliun; 5. Kementerian Kesehatan Rp59,097 triliun.

Berikutnya, 6. Kementerian Perhubungan Rp48,187 triliun; 7. Kementerian Keuangan Rp45,682 triliun; 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,284 triliun; 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp40,092 triliun; dan 10. Kementerian Sosial Rp33,959 triliun. Demikian dijelaskan team Sekretariat Kabinet pada hari ini (18/8).

Alokasi anggaran tersebut kembali mencerminkan semangat Presiden Jokowi dan Pemerintah untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur demi mendobrak banyak hambatan dan batasan pembangunan di berbagai daerah. Misalnya pada Kementerian PUPR, program penyelenggaraan jalan dengan salah satu kegiatan prioritas, yaitu pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dengan output antara lain pembangunan jalan sepanjang 856 km,  dan pembangunan jembatan sepanjang 8.761 meter.

Selain itu, dalam program pengembangan perumahan, Kementerian PUPR akan  melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 174.000 unit.

Pada Kementerian Perhubungan, yang berada di urutan keenam alokasi anggaran, tercemin juga penganggaran infrastruktur yang terkait. Kementerian ini tercatat akan melakukan pengadaan 200 unit bus BRT, pembangunan 15 bandara baru, penyelenggaraan 105 trayek angkutan laut perintis, dan pembangunan prasarana perkeretaapian sepanjang 639 km.

Fokus lain dari RAPBN 2018 ini adalah masalah keamanan dan pertahanan baik di tataran Negara maupun masyarakat. Kementerian Pertahanan, yang berada di urutan anggaran kedua terbesar, akan melakukan penggantian sebanyak 50 unit kendaraan tempur, dan pengadaan 10 unit KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur/Rantis Matra Laut.

Berikutnya, anggaran Polri di antaranya akan digunakan untuk pembinaan pelayanan fungsi oleh 120.000 personel Sabhara untuk pengamanan aksi unjuk rasa, pembangunan dan rehabilitasi 3.500 unit perumahan dinas, dan penyelesaian 75 persen tindak pidana narkoba.

Berimbang dan Kualitas Hidup

Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini agaknya berkeinginan untuk pertumbuhan ekonomi negeri maju terus, ditopang oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang masif. Diharapkan maka pengembangan ekonomi akan bergulir dari berbagai penjuru, tidak lagi Jawa dan Sumatera sentris, tetapi lebih kepada “Indonesia sentris”. Sementara itu, pada saat bersamaan keamanaan harus dipastikan dan terjaga, baik terhadap ancaman dari eksternal maupun juga gejolak dari internal dalam negeri. “Rasa aman” harus benar dirasakan dan dtumbuh di antara masyarakat Indonesia.

Di samping itu, aspek kualitas pembangunan manusia sama sekali tidak diabaikan, bahkan tetap prioritas. Ini tercermin dari tingginya alokasi RAPBN 2018 bagi sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Sosial.

Pembangunan, pada akhirnya, haruslah berimbang dan kembali kepada kualitas hidup manusia. Hal tersebut tercermin jelas pada kesepuluh K/L yang mendapatkan anggaran terbesar dari RAPBN 2018.

Journalist : Johny 
Editor      : J. John

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here