Stabilitas Investasi dan Divestasi Saham, 2 Opsi Lain Dalam Kesepakatan Pemerintah dengan Freeport

0
451

(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesepakatannya dengan PT Freeport Indonesia (FI) dengan dua opsi yaitu kelanjutan operasi dan pembangunan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan saat ini perundingan antara pemerintah dan PTFI masih berlangsung. PTFI sudah sepakat nanti bentuk landasan hukum hubungan kerja pemerintah dan PTFI adalah dalam bentuk IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) bukan lagi KK (Kontrak Karya), terangnya, Rabu (26/7).

Teguh sampaikan IUPK yang akan diterbitkan nanti akan berlaku sampai tahun 2021, sama dengan berlakunya Kontrak Karya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, pemegang IUPK berhak mengajukan perpanjangan 2 kali 10 tahun dengan memenuhi persyaratan.

Sedangkan mengenai masalah pembangunan pembanguanan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji menjelaskan FI telah sepakat untuk membangun smelter dan selesai dalam 5 tahun atau paling lambat awal tahun 2022.

Teguh sampaikan pembangunan smelter tersebut akan dievaluasi tiap 6 bulan, apabila perkembangan smelter tidak sesuai rencana, rekomendasi eskpor (konsentrat) dapat saja dicabut, tegas Teguh.

Terdapat pula 2 isu penting lainnya yaitu masalah stabilitas investasi dan divestasi saham, Teguh mengatakan telah dihitung perkiraan besaran penerimaan negara antara IUPK dengan KK oleh tim Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan diperoleh data bahwa dalam bentuk IUPK penerimaan negara lebih besar.

Sementara  dalam konteks stabilitas investasi, masih dibahas terkait dengan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang idealnya dituangkan dalam satu paket regulasi dan  telah disepakati karena semangatnya ke depan untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan satu paket regulasi, akan difasilitasi oleh Kemenkumham bersama Kementerian ESDM, terang Teguh.

Terkait divestasi, pihak Kementerian ESDM sampaikan masih disusun formulasi agar pembelian saham PT Freeport Indonesia dapat dilakukan seketika, dimana perhitungan market value dilakukan oleh Appraisal Independen.  Adapun due dillegence termasuk aspek legal dan lingkungan juga sedang dievaluasi.

Secara keseluruhan, Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji menyimpulkan, kita bahwa negosiasi masih terus berlangsung sampai dengan nanti keempat hal yang akan menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI.

 

Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here