Kurangi Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Anggarkan DAK Perumahan 2017 Sebesar Rp 1,038 Triliun

0
297
Program kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/RULLY

(Vibizmedia – Nasional) Untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan backlog dan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di 154 Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 ini, mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan sebesar Rp 1,038 triliun.

Dari alokasi anggaran DAK bidang perumahan tersebut, ditargetkan dapat membantu pemerintah daerah mengurangi backlog dan RTLH sebanyak 54.000 unit.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam 5 tahun sebanyak 1,5 juta.

Saat ini, kemampuan Kementerian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) hanya 110 ribu unit per tahun dan dalam 5 tahun hanya dapat mencapai 550 ribu unit.

Adanya ketimpangan tersebut, mendorong pemerintah membuat program DAK dan program serupa oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ungkap Syarif, Rabu (5/4).

Pemerintah menargetkan dari alokasi anggaran tersebut, terbagi menjadi DAK Reguler dan DAK Afirmasi. Untuk DAK Reguler dilaksanakan dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan sebanyak 40.000 unit dengan alokasi anggaran Rp. 655 Miliar, sedangkan untuk DAK Afirmasi dilakukan dalam rangka pembangunan rumah swadaya di daerah tertinggal, perbatasan negara, dan pulau kecil/terluar sebanyak 14.000 unit dengan alokasi anggaran Rp. 383 Miliar.

Untuk wilayah Sumatera, alokasi DAK tersebar di 30 Kabupaten/kota sebanyak Rp. 157,26 miliar untuk DAK Reguler dan Rp. 48,19 miliar untuk DAK Afirmasi tersebar di 11 kabupaten/kota; sementara untuk wilayah Jawa sebanyak Rp. 219,82 miliar untuk DAK reguler tersebar di 40 Kabupaten/kota dan Rp. 7,60 miliar untuk DAK Afirmasi tersebar di 2 kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai dengan saat ini masih terdapat 3,4 juta rumah yang dinyatakan tidak layak huni, dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding dalam memenuhi keselamatan bangunan, kecukupan ruang gerak dan kesehatan bagi penghuni.

Untuk mengantisipasi masalah rumah tidak layak huni ini, Kementerian PUPR telah memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan peningkatan kualitas rumah atau pembangunan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas Nasional.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here