Reformasi Dan Infrastruktur?

0
304
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. FOTO : VIBIZMEDIA.COM/TOGU

(Vibizmedia – Wawancara Khusus) Mungkinkah ada kaitannya antara reformasi dan infrastruktur? Bisa ya bisa juga tidak. Namun di Indonesia hal ini terlihat erat berhubungan terutama pada masa kepemimpinan presiden Jokowi sekarang. “Reformasi yang diperlukan di Indonesia dimulai dari pembangunan infrastruktur,” demikian pendapat Tom Lembong Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tom menyetujui apa yang difokuskan presiden Jokowi pada saat awal kepemimpinan beliau, yaitu pembangunan infrastruktur. Menurut Tom, karena aksi presiden ini, Jokowi pantas disebut presiden reformis.

Sekilas melalui pengamatan saya memang saat ini Indonesia sedang sangat giat untuk bekerja membangun infrastruktur negeri. Kalau saya berjalan ke Kalimantan Barat maka diujung-ujung perbatasan Indonesia memiliki jalan-jalan yang sudah dibangun. Di Entikong  diresmikan gerbang menuju Indonesia dari Malaysia yang sudah berdiri bagus.

Pembicaraan saya dengan Kepala BKPM ini makin mengasyikan, begitu Tom mengutip pernyataan presiden kepada para menteri di kabinet kerja “Masalah di Indonesia banyak, namun tidak semua bisa diselesaikan bersamaan, mesti fokus dan satu per satu.” Reformasi pertama dimulai dari pembangunan infrastruktur, dan itu dimulai dari pinggiran.

Saat membicarakan pembangunan dari pinggiran, Tom menjelaskan sudah terlaksananya pembangunan bandara di sepuluh destinasi wisata ‘Bali Baru’. Sepuluh ‘Bali baru’ ini dimulai dari pulau Jawa ada Kepulaun Seribu, Tanjung Lesung Banten, candi Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru. Bergeser ke pulau Sumatra ada Danau Toba, Tanjung Kelayang kemudian ke pulau Sulawesi ada Wakatobi, dan kepulauan Maluku Morotai. Masih ada destinasi di kawasan Nusa Tenggara ada Labuan Bajo dan Mandalika.

Ruang lingkup pembangunan infrastruktur memang sangat luas, selain bandara, ada pelabuhan laut, sungai, jalan, listrik juga air, serta masih banyak lainnya. Menurut Tom, yang paling diminati swasta adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik, disini dibutuhkan peran swasta di proyek-proyek infrastruktur lainnya.

Keuangan pemerintah sendiri hanya mencukupi sepertiga atau seperempat dari kebutuhan anggaran untuk melakukan reformasi pembangunan infrastruktur ini. Sisanya diharapkan pemerintah berasal dari sektor swasta baik dalam maupun luar negeri. Realisasi mengenai hal ini, Tom memberi contoh di pembangunan pembangkit listrik yang banyak investor Jepang berinvestasi untuk perluasan dari pembangkit yang ada.

Saya bertanya kepada Tom Lembong, apakah hanya infrastruktur yang menjadi sasaran pemerintah pada saat ini? Tom menjawab, pembangunan infrastruktur sedang bergulir, dan pemerintah sekarang mulai beralih pada issue lain yang sangat kuat menahan langkah maju Indonesia, yaitu regulasi. Setelah reformasi regulasi sedang berlangsung, tahap ketiga reformasi adalah pemerataan.

Menurut Tom dalam ruang lingkup pembangunan infrastruktur penting dipikirkan bahwa kepada siapa peruntukannya. Pembangunan perlu memerhatikan pemerataan, “lebih baik pembangunan berdampak pada 80 persen jumlah masyarakat kecil daripada hanya untuk 20 persen masyarakat kaya.” Demikian menurut Tom.

Saya setuju dengan pendekatan ini, teringat beberapa tahun yang lalu saat Indonesia diterpa krisis moneter, banyak perusahaan besar gulung tikar, dan penyelamat ekonomi Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah yang tetap berdiri. Tidak terasa sudah satu jam lebih saya berbicara dengan Tom Lembong, proses reformasi masih berlangsung, namun semangat dan keyakinannya sudah mempengaruhi saya. Majulah Indonesiaku!

Penulis Fadjar Ari Dewanto adalah Executive Director Lepmida (Lembaga Pengembangan Manajemen dan Investasi Daerah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here