Pemerintah Merestorasi Lahan Gambut di 7 Provinsi Seluas 2 Juta Hektar

0
299
Presiden Joko Widodo Meninjau Lokasi Penanganan Pemadaman Api di Lahan Gambut Kab. Pulang Pisau Prov Kalimantan Tengah. FOTO : SETPRES/KRIS

(Vibizmedia – Nasional) Sampai dengan tahun 2020, pemerintah targetkan akan merestorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar lahan gambut pada 7 Provinsi di Indonesia.

Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut tahun 2016, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan merestorasi lahan gambut yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua.

Pada tahun 2017 ini, ada seluas 400 ribu hektar lahan yang akan di restorasi. Untuk dapat mencapai target tersebut, Badan Restorasi Gambut bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan peta indikatif, restorasi lahan gambut dilakukan pada kawasan budidaya mulai dari hutan produktif sampai areal pengguna lain baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin, terang Presiden Jokowi, Rabu (11/1).

Terkait restorasi di kawasan budidaya tersebut yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada warga harus gencar, adanya upaya swasta maupun BUMN pemegang konsesi diwajibkan untuk terlibat dalam restorasi lahan gambut ini, kemudian penegakan hukum lingkungan yang tegas termasuk evaluasi pada izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar maupun pelaku alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut.

Ditambah lagi semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, terang Presiden Jokowi.

Sedangkan khusus untuk lahan gambut yang masih utuh, yang saat ini ada seluas 6,1 juta hektareperlu dilakukan perlindungan secara maksimal, tidak ada lagi penerbitan izin baru kecuali izin restorasi ekosistem bersama masyarakat dan mengenai lahan gambut utuh yang sudah ada izin konsesinya ditetapkan sebagai kawasan lindung perusahaan, ungkapnya.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here