Dalam Menyusun Pagu Indikatif 2017, Pemerintah Gunakan Pendekatan Money Follows Program

0
2016
Presiden Memimpin Rapat Terbatas Pagu Indikatif Tahun 2017 di Kantor Presiden. FOTO : SETPRES

(Vibizmedia – Nasional) Dalam menyusun pagu indikatif tahun 2017, Pemerintah fokuskan program prioritas tahun depan ini, untuk melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terutama di daerah perbatasan melalui pendekatan money follows program.

Pagu indikatif merupakan asumsi awal mengenai makro ekonomi Indonesia pada 2017 dengan perkiraan jumlah maksimal anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam penyusunan pagu indikatif 2017, asumsi makro ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Asumsi makro ekonomi Indonesia dalam pagu indikatif 2017 terdiri dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% – 5,9%, tingkat inflasi sebesar 3%-5%, nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.650 – Rp 13.900 dengan harga minyak sebesar USD 35-45 per barel, lifting minyak sebesar 740 ribu – 760 ribu bph dan lifting gas 1-1,1 juta barel oil equivalent per day.

Dalam rapat terbatas yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (28/4) di kantor Presiden, para menteri/lembaga diminta untuk konsisten melakukan pendekatan money follows program.

Pendekatan money follows program adalah alokasi Kementerian dan Lembaga (K/L) fokus pada program prioritas alokasi harus digunakan untuk melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan.

Selain itu, juga untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah serta melanjutkan efisiensi belanja operasional dan modal non infrastruktur K/L dengan penajaman nomenklatur belanja serta pengalokasian subsidi yang tepat sasaran.

Kementerian keuangan memprediksi pada tahun 2017, penerimaan negara secara konservatif yang berasal dari penerimaan perpajakan dibandingkan perkiraan penerimaan tahun 2016 akan meningkat tidak lebih dari Rp 30 triliun, ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kamis (28/4) di Kantor Presiden.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih dipengaruhi rendahnya harga minyak bumi dan gas, sementara dari belanja pemerintah pusat masih belum disampaikan angkanya.

Sampai saat ini, sumber pemasukan negara berasal dari sektor pajak, untuk itu perlunya mengoptimalkan tax ratio dan tax base atau dasar pengenaan pajak harus dapat diperluas dan didukung dengan penegakan hukum atau law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Presiden mendorong para Menteri/kepala lembaga terkait melakukan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan dana desa sebesar 10% dari alokasi dana desa APBN 2016 sebesar 46,98 triliun, diluar transfer dana ke daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

Agar tepat mengenai sasaran, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sampaikan bahwa belanja Kementerian/Lembaga harus fokus pada prioritas sehingga diperkirakan belanja Kementerian/Lembaga di tahun 2017 akan lebih rendah dibandingkan transfer ke daerah dan dana desa, sebagai contoh bahwa subsidi pupuk selama ini dinilai kurang tepat sasaran, bukan sekedar mengenai jumlah tetapi sasarannya.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo mendorong agar para menteri/kepala lembaga juga untuk tidak meninggalkan potensi sektor-sektor untuk pemasukan non pajak lainnya seperti sektor sumber daya non migas serta laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Journalist  : Rully
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here