Special Report Setahun Pemerintahan Jokowi – bagian 1

0
5969

Tanggal 20 Oktober 2014, menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itu dilantik Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 7, bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, untuk masa bakti 2015-2019.

Hari ini, 20 Oktober 2015, tepat setahun berlalu, bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bangsa Indonesia dengan penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa, yang tinggal di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, tentu memiliki permasalahan yang tidak sedikit, dan perlu dukungan seluruh komponen bangsa untuk membawa bangsa ini kepada kesejahteraan.

Untuk Rakyat Indonesia

Joko Widodo, dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi menjadi Presiden RI di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/2014), menyatakan “Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan dan kita tidak akan betul-betul merdeka tanpa kerja keras,”

Kesatuan Bangsa dan Kerja Keras menjadi dua hal penting yang ditekankan Joko Widodo untuk mencapai tujuan negara.

Kesatuan bangsa, menjadi gambaran besarnya bangsa Indonesia dan memerlukan kesatuan, kebersamaan, kekompakan untuk menuju tujuan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Kerja keras. Menghadapi begitu banyak persoalan dan tantangan, Presiden Joko Widodo tetap optimis bahwa semua itu bisa dijalani dan diselesaikan dengan kerja keras.

Jokowi menempatkan rakyat Indonesia di hatinya. Sejak awal menjalankan mandat rakyat sebagai Presiden, Jokowi tetap sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia membolehkan rakyat memasuki Istana, karena baginya tempat tinggalnya selama lima tahun ke depan itu sesungguhnya adalah istana milik rakyat.

Demikian juga saat melakukan kunjungan atau blusukan pertama, maka daerah yang dikunjungi adalah Gunung Sinabung, di kaki gunung berapi di Sumatera Utara itu dia akan menjenguk para pengungsi korban erupsi. Presiden Joko Widodo tiba di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sekitar pukul 12.40 WIB, Rabu (29/10/2014). Keberadaan Jokowi di sana untuk mendengarkan keluhan serta solusi penanganan pengungsi Gunung Sinabung. Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan dan mengunjungi tiga posko pengungsian di Kabupaten Karo.

Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan tiga “kartu sakti” di kantor Pos, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014), yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Ini baru step pertama. Kita akan bertahap untuk kesejahteraan masyarakat,” Demikian Presiden menyatakan.

Pernyataan Jokowi “Kita akan bertahap untuk kesejahteraan masyarakat”, tentu menjadi gambaran yang jelas bahwa Jokowi menginginkan kesejahteraan rakyat, dan itu akan terus dikerjakan sehingga tercapai.

Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Penyelesaian Proyek Mangkrak

Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, berhasil menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak. Delapan proyek dimaksud antara lain Jalan Tol Cikopo-Palimanan -Jawa Barat, Jembatan Dr.Ir. Soekarno – Sulawesi Utara, Jembatan Merah Putih – Maluku, Bendungan Jatigede – Jawa Barat, Bendungan Nipah-Jawa Timur, Bendungan Bajulmati-Jawa Timur, Penangan Lumpur Sidoarjo-Jawa Timur, Pembangunan Jembatan Tayan-Kalimantan Barat.

Untuk menyelesaikan proyek mangkrak tersebut, Menteri Basuki Hadimuljono mengeluarkan Instruksi Menteri Basuki Hadimuljono No:3/IN/M/2015 tgl, 27 Juli 2015 yang berisi delapan (8) butir perintah. Inti utamanya adalah menginstruksikan jajaran eselon dua dan tiga, bekerja 24 jam sehari. “Mereka kerja dua shift,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Lihat Video : Peran Strategis Kementerian PUPR Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)

Kerja keras jajaran PUPR membuahkan hasil nyata. Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) misalnya, sukses diresmikan Presiden Jokowi, 13 Juni 2015. Tol sepanjang 116,7 km ini, merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia.

Proyek lain yang juga sukses dirampungkan adalah Jembatan Soekarno di Manado yang diresmikan 28 Mei 2015. Lalu Bendungan Jatigede yang dibangun sejak 50 tahun silam, sukses digenangi per 31 Agustus 2015.

Terkait Tol Cipali, dalam catatan Kementerian PUPR,  sejarah pembangunan yang panjang, yakni  melewati 6 era kepemimpinan RI.

proyek mangkrak


Maksimalisasi Hasil Kelautan

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia, dengan meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan illegal fishing.

kelautan


Penyaluran Dana Desa

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hingga semester I 2015, Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun sudah terealisasi 80 persen atau 16,61 triliun. Namun, penyalurannya ke pemerintah kabupaten/kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun, pemerintah mengambil langkah dalam Paket Kebijakan Ekonomi September I dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Adapun untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia, telah direkrut 26.000 tenaga pendamping. Rekrutmen terdiri dari 21.000 pendamping lokal desa (PDL) yang ditempatkan di desa, 4.000 pendamping desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota.

Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara bergelombang, para tenaga pendamping sudah aktif mulai Oktober 2015. Tenaga pendamping memiliki keahlian di bidang infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa.

realisasi dana desa


Program Sejuta Rumah

Salah satu program di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pembangunan sejuta rumah yang dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan, hingga bulan September 2015 ini total pembangunan rumah untuk masyarakat sudah mencapai angka 493.552 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR optimis hingga akhir tahun setidaknya dari target pembangunan sejuta rumah bisa terbangun lebih dari 50 persen.

Program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden bulan April lalu, target pembangunan rumah dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit dan rumah untuk non MBR 396.484 unit rumah.

Sedangkan berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini, angka pembangunan rumah untuk MBR sudah mencapai 357.906 unit dan rumah non MBR 135.646 unit rumah. Rumah untuk MBR tersebut berasal dari realisasi KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 83.240 unit, proses pembangunan KPR 254.712 unit, rumah susun 11.152 unit, rumah tapak 6.240 unit dan pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta 2.562 unit. Untuk pembangunan rumah non MBR yakni 131.995 unit rumah komersial dan sisanya 3.651 unit oleh masyarakat sendiri.

program sejuta rumah


Penegakan Hukum di Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Setahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga melakukan tindakan tegas dan tanpa pandang bulu dalam penegakkan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Pemerintah telah melakukan pembekuan izin tiga perusahaan perkebunan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan, yaitu PT. Tempirai Palm Resources, PT. Waringin Argo Jaya dan PT. Langgam Inti Hibrindo. Dua perusahaan pertama berlokasi di Sumatera Selatan, sementara perusahaan terakhir di Riau.

Selain membekukan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencabut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Hutani Solar Lestari yang berdomisili di Riau, karena juga terbukti melanggar hukum.

Untuk mencegah kejadian serupa, tiga perusahaan yang dibekukan diwajibkan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan paling lama 90 hari kalender. Kewajiban lain yang harus dipenuhi antara lain melakukan perubahan dokumen lingkungan dan upaya-upaya lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

KLH

Ikuti selanjutnya Special Report Setahun Pemerintahan Jokowi – bagian 2

Diproduksi oleh Vibiz Research Center

Team Analyst:
Daniel Sumbayak, CEO and Group Head, Vibiz Research Center.
Asido Situmorang, Economic and Business Research Head, Vibiz Research Center.
Mark Sinambela, Senior Analyst, Vibiz Research Center.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here