Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV : Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya

0
1111

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV dikeluarka n oleh pemerintah pada Kamis, 15 Oktober 2015, bertujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, yang mencakup tiga hal penting :

  1. Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi
  2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
  3. Kebijakan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor guna mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

KEBIJAKAN PENGUPAHAN YANG ADIL, SEDERHANA DAN TERPROYEKSI

Memastikan sistem pengupahan berjalan baik, maka negara hadir dalam bentuk jaring pengaman, atau safety net, jaring pengaman sosial melalui upah minimum dengan sistem formula.  Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh dalam upah murah. Tapi kepada  pengusaha juga, merupakan kepastian dalam berusaha.

  • Dipastikan upah buruh naik setiap tahun, dengan besaran kenaikan yang  terukur.
  • Terkait dengan Upah Minimun itu, negara hadir dalam bentuk pengurangan beban hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti kartu pintar, kartu sehat dan seterusnya, yang semua berkaitan menjadi jaring pengaman.
  • Mengenai kebutuhan hidup layak (KHL), negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar.

Pengupahan dengan sistem formula, sehingga upah dipastikan naik setiap tahun mengikuti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Kenaikan Upah : Upah Minimum + Tingkat Inflasi + Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Contoh : jika tingkat inflasi 5%, tingkat pertumbuhan ekonomi 5%, maka kenaikan upah adalah : Upah Minimum sebelumnya + 10%

Sementara dalam perhitungan upah sebelumnya, proses penetapan upah minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kemudian dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan   menjadi   nilai   KHL.   Nilai   KHL   dibahas   dalam   sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi besaran nilai upah minimum.   Kecenderungan   dalam   proses   pembahasan   besaran upah   minimum   selama   ini   selalu   menimbulkan   polemik,   akibat tidak adanya acuan baku dalam menetapkan nilai upah minimum.

Terbitnya   PP   Pengupahan   akan   diikuti   dengan 7  (tujuh)   Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan, yakni:

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Formula UM

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan UMP/UMK

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penetapan UMS

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Struktur Skala Upah

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang THR

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Uang Service

– Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang KHL

 

Kebijakan untuk menerapkan sistem formula ini berlaku nasional, kecuali untuk 8 (delapan) provinsi. Ini karena ke-8 provinsi tersebut belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun.

AKSES TERHADAP KUR DIPERLUAS

Latar belakang Perlunya diperluas akses terhadap KUR :

  • Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar  16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015.
  • Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (year on year) pada akhir Juni 2015.

Untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR, dengan melakukan Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat antara lain mengatur perluasan KUR sebagai berikut:

a. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukumyang meliputi:

  • usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;
  • calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
  • anggota keluarga dari karyawan/karyawati/Tenaga Kerja Indonesia yang berpenghasilan tetap; dan
  • tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri.
  • tenaga kerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja

b. Usaha produktif meliputi sektor;

  • Pertanian: seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), sepertipertanian padi, pertanian palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya sapi, jasa kehutanan
  • Perikanan: seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2);sepertibudidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan
  • Industri Pengolahan: seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri tempe dan tahu, industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.
  • Perdagangan: seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan dan minuman,
  • Jasa-Jasa : seluruh sektor usaha yang masuk dalam :
    • sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), seperti penyediaan akomodasi hotel, rumah makan dan restoran
    • sektor transportasi – pergudangan – dan komunikasi (sektor 9), seperti angkutan kota, angkutan sungai dan danau, jasa perjalanan wisata
    • real estate – usaha persewaan – jasa perusahaan (sektor 11), seperti  real estate perumahan sederhana, persewaan mesin pertanian, jasa konsultasi piranti lunak,
    • jasa pendidikan (sektor 13), seperti jasa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,jasa pendidikan luar sekolah

Dengan adanya perubahan ini, maka pemerintah bermaksud mendorong peningkatan dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan dan dalam jangka menengah meningkatkan inklusi finansial, yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga.

KEBIJAKAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (UKM) UNTUK EKSPOR GUNA MENCEGAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK).

Kebijakan yang diberikan pemerintah adalah pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah.

Tujuan :

Mendorong ekspor berpihak kepada UKM, menjaga agar para pekerja tidak mengalami PHK.

Syaratnya :

Perusahaan yang padat karya dan rawan PHK tetapi mempunyai kegiatan ekspor maupun yang terlibat pada kegiatan ekpor. Jadi walau perusahaan itu tidak melakukan ekpor langsung tetapi menunjang atau menjadi pemasok (supplier) dari input  atau bahan baku yang dipakai oleh produsen dalam melakukan ekspor.

Besarnya pinjaman :

Besarnya pinjaman yang diberikanadalah Rp 50 miliar. Sedangkan jenis komoditi yang kan dibantu adalah furnitur, barang dari kayu, handycraft, produk tekstil, perikanan kelautan, hasil pertanian dan perkebunan.

Dukungan LPEI

Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) yang telah melakukan pemetaan, berdasarkan kriteria tersebut sampai saat ini ada 600 perusahaan yang diberikan modal. Tentunya kredit tersebut sebagai pendampingi dari kredit yang diterima oleh perusahaan  atau UMKM tersebut terhadap lembaga perbankan lain atau pun LPEI.

LPEI sudah memiliki data, perusahaan-perusahaan yang berpotensi mendapatkan bantuan kredit khusus bunga rendah itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur,  Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Ambon, dan Papua.

Perbankan nanti yang akan berpartner dengan LPEI adalah bank-bank  BUMN, maupun bank swasta termasuk modal ventura dan leasing.

Hasil yang diharapkan

Jumlah tenaga kerja yan dipekerjakan oleh perusahaan tersebut kisarannya paling kecil adalah 50 orang paling besar 5.520 orang. Potensi bisa menyelamatkan karyawan kira-kira 27.000 dari ancaman PHK.

Kemudahan mengakses lembaga keuangan ini diharapkan juga akan mendorong jumlah dan kualitas wirausaha yang pada akhirnya akan menyokong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Diproduksi oleh Vibiz Research Center

Team Analyst:
Daniel Sumbayak, CEO and Group Head, Vibiz Research Center.
Asido Situmorang, Economic and Business Research Head, Vibiz Research Center.
Mark Sinambela, Senior Analyst, Vibiz Research Center.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here