Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III : Menguatkan Sektor Industri, UKM, Keuangan dan Investasi

0
1058

Pemerintah Indonesia tidak berhenti berupaya terus menguatkan perekonomian Indonesia. Setelah dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi Tahap I dan Tahap II pada bulan September lalu, maka pada awal Oktober dikeluarkan lagi paket kebijakan ekonomi Tahap III.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III terus menyentuh sektor Industri dengan upaya menekan biaya-biaya operasional, dengan demikian diharapkan dapat menggairahkan ekonomi dan meraih hasil yang meningkat di bidang Industri.

Paket Tahap III ini juga menyentuh usaha kecil dan menengah, dimana roda ekonomi banyak bergerak di kalangan menengah ke bawah. Dengan penurunan suku bunga KUR, diharapkan menggerakkan lebih banyak lagi masyarakat untuk berusaha, sehingga menggairahkan ekonomi Indonesia.

Yang juga masih terus diupayakan Pemerintah untuk membuka keran investasi dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan di bidang pertanahan. Ini tentu sangat menggembirakan para investor maupun pelaku usaha di Indonesia.

Pelaksanaan Paket Kebijakan Tahap III tentu perlu didukung dan dilaksanakan berbagai pihak, sehingga berbagai pihak dapat bekerja sama menuju tujuan memperkuat ekonomi Indonesia.

Berbagai Dukungan dan Respon Positif

Kementerian ESDM

Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ign Wiratmaja Puja mengatakan penurunan gas ditujukan untuk industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama dimana penurunan gas diprioritaskan untuk industri-industri hulu. Penurunan harga gas di hulu akan dilakukan untuk harga gas yang antara USD 6 – USD 8 per MBTU akan diturunkan USD 0 – USD 1 per MMBTU.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan menyatakan mengenai kemudahan proses HGU, proses pengajuan HGB juga dipangkas menjadi 30 hari dari sebelumnya selama 50 hari dan perpanjangan HGB untuk lahan dibawah 200 hektar dari 50 hari menjadi 5 hari sedangkan untuk lahan diatas 200 hektar dari 50 hari menjadi 7 hari kerja.

Pemangkasan waktu pada perpanjangan oleh karena tidak menjadi pengajuan hanya perlu dievaluasi saja dan diajukan 2 tahun sebelum masa berlakunya berakhir dan pemerintah berkomitmen khususnya bagi investor yang mengajukan HGU hanya membutuhkan waktu 3 jam dari sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan atau selama 70 hari.

Untuk pengurusan perizinan pertanahan ini, investor dapat datang langsung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di desk ATR.

Perusahaan Listrik Negara

Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun mengatakan industri-industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja agar tidak terburu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana PT PLN telah menyanggupi untuk memberikan keringan pembayaran terhadap industri yang arus kannya sedang bermasalah hanya dengan membayar 60% dari tagihan listrik dengan sisa 40% bisa dicicil sampai 10 bulan.

Benny juga mengatakan pihaknya memberikan kepastian kepada Industri yang berencana menambah investasi pembelian peralatan produksi dengan memanfaatkan insentif tarif malam hari. Saat ini, ada sebanyak 12.333 pelanggan industri yang menggunakan daya diatas 200 kVa, yang terdiri dari pelanggan golongan I-3 industri menengah dengan daya diatas 200 kVa sejumlah 12.256 pelanggan dan golongan I-4 Industri besar dengan daya 300 ribu kVa keatas sebanyak 79 pelanggan.

Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menjelaskan, penitipan valuta asing terkait persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank atau yang disebut business trust, dimana bank bertindak sebagai trustee.

Mengenai asuransi pertanian, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN juga konsorsium perusahaan asuransi siap menjalankannya. Dengan skema pertama akan diterapkan oleh perusahaan asuransi yang pertama untuk asuransi tani padi yang 80% preminya dibayar oleh pemerintah.

Untuk tahap pertama ini, pemerintah telah mengalokasikan dana premi sebesar 150 miliar untuk 6 juta hektar, angka ini bisa meng-cover kurang lebih satu juta hektar lahan pertanian padi. Dengan premi asuransi pertanian sebesar Rp 180.000 dimana Rp 150.000 itu dibayar oleh pemerintah melalui subsidi sedangkan Rp 30.000 sisanya menjadi beban petani.

 

Respon Positif

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan kebijakan yang diluncurkan tersebut, mendapat tanggapan positif dari pelaku industri khususnya sektor tekstil dan produk tekstil karena biaya listrik menjadi komponen terbesar kedua untuk biaya produksi. Dengan diskon 30% yang diberikan oleh pemerintah, maka pelaku usaha dapat menghemat biaya listrik hingga 11% dari pemakaian listrik pada waktu yang ditentukan tersebut, ditambah penurunan tarif akan menghemat sekitar 3% dari total biaya listrik. Sebagai pengguna listrik golongan I-3 dan I-4 dengan level reguler, turunnya tarif listrik menjadi Rp 12/Kwh dan diskon 30% sekalipun tidak signifikan tetapi cukup menghemat biaya listrik hingga 2%, dan itu menggembirakan pelaku usaha

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso mengatakan bahwa pihaknya ingin membantu pertumbuhan dari industri petrokimia baik hulu, menengah dan hilir agar dapat melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Suhat sampaikan bahwa industri merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dengan ditopang oleh Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III yang dapat membuat para pelaku usaha di bidang petrokimia dan aneka industri tenun plastik dapat bertahan dan berkembang.

Paket Kebijakan Tahap III

Berikut isi lengkap Paket Kebijakan Tahap III

  1. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS

Harga BBM :

  • Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
  • Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp. 200 per liter,

BBM jenis solar bersubsidi : Rp. 6.700 per liter.

Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi.

  • Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp. 7.400 per liter (Jamali) dan Rp. 7.300 (di luar Jamali).

Berlaku mulai Oktober sampai dengan bulan Desember 2015.

Harga Gas :

  • Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit).
  • Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi di 8 sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara, atau PNBP gas. Namun demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.

Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai  1 Januari 2016.

Harga Listrik :

  • Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan sebesar Rp12 – Rp13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment)
  • Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.
  • Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik  hingga 40% dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama, dan melunasinya secara berangsur, khusus untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah.

  1. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR

Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program KUR, Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen.

Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Dengan kebijakan ini, bank-bank yang menyalurkan KUR didorong melakukan upaya pro-aktif menawarkan kepada yang bersangkutan, sehingga akan meningkatkan peserta KUR sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru.

  1. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN  merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:

  • Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);
  • Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan dan dikeluarkan suratnya dalam waktu 3 jam.
  • Kelengkapan perijinan prinsip
    • Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan;
    • Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan
  • Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
  1. Hak Guna Usaha : dari 30 – 90 hari, menjadi 20 hari kerja (untuk luas lahan s.d 200 ha) atau 45 hari kerja (untuk luas lahan lebih dari 200 ha)
  2. Perpanjangan/ Pembaharuan HGU : dari 20 – 50 hari, menjadi 7 hari kerja (untuk luas lahan s.d 200 ha) atau 14 hari kerja (untuk luas lahan lebih dari 200 ha)
  3. Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja, menjadi 20 hari kerja (untuk luas lahan s.d 15 ha) atau 30 hari kerja (untuk luas lahan lebih dari 15 ha)
  4. Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja, menjadi 5 hari kerja (untuk lua lahan s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (untuk luas lahan lebih dari15 ha)
  5. Hak Atas Tanah: dari 5 hari kerja, menjadi 1 hari kerja
  6. Penyelesaian pengaduan: dari 5 hari kerja, menjadi 2 hari kerja
  • Dalam perpanjangan Hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

  1. DUKUNGAN SEKTOR KEUANGAN

Paket kebijakan ekonomi tahap ketiga didukung Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan enam peraturan kemudahan bagi industri keuangan.

  • Memberikan kemudahan atau relaksasi persyaratan bagi kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank.
  • Meluncurkan skema asuransi pertanian, khususnya komoditas padi. Program ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN serta konsorsium perusahaan asuransi.
  • Revitalisasi industri modal ventura. Industri modal ventura justru kerapkali kesulitan untuk mendapat perbankan karena minimnya akses.
  • Membentuk konsorsium untuk pembiayaan industri berorientasi ekspor bagi ekonomi kreatif, UMKM serta koperasi.
  • Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor.
  • Penegasan terkait impelementasi one project konsep dalam penetapan kualitas kredit.

Diproduksi oleh Vibiz Research Center

Team Analyst:
Daniel Sumbayak, CEO and Group Head, Vibiz Research Center.
Asido Situmorang, Economic and Business Research Head, Vibiz Research Center.
Mark Sinambela, Senior Analyst, Vibiz Research Center.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here